Jalan Terjal Perubahan RPJMD 2017-2022 Provinsi DKI Jakarta, Penolakan Bertendensi Politis Dan Tak Berempati Terhadap Masyarakat

Related

Ini Permintaan MAKI ke Presiden Jokowi

Medan - Dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja...

Berhasil Ungkap Perampokan Toko Emas, HIMMAH Sumut Apresiasi Kapolda Sumut

Medan - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW...

Terpilih Secara Aklamasi Kamaluddin Nazuli Siregar Resmi Pimpin HIMMAH Asahan 2021-2023

Asahan - Kamaluddin Nazuli Siregar terpilih secara aklamasi menjadi...

Penggiat Anti Korupsi : Proyek Tahun Jamak Ogan Ilir 2007-2010 Berpotensi Rugikan Negara 103 Miliar

Palembang - Pegiat Antikorupsi Sumatera Selatan, Feri Kurniawan menilai...

Share

Jakarta – Pemprov DKI Jakarta yang mengajukan Perubahan RPJMD 2017-2022 ke DPRD DKI Jakarta, ternyata mendapatkan jalan yang tidak mulus. Pasalnya dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta membahas masalah usulan perubahan RPJMD tersebut, Ada fraksi yang tidak setuju dengan perubahan tersebut

Alasan yang berbagai macam pun di berikan. Namun menurut pernyataan Rudy Darmawanto, SH Ketua Umum Poros Rawamangun kepada awak media, Senin, 2 Agustus 2021 di Jakarta, disinyalir bertendensi  politis, dan cenderung tidak mendasarkan pada sikap empati terhadap situasi Provinsi DKI Jakarta yang saat ini masih melawan Pandemi Covid-19.

“Usulan perubahan RPJMD itu wajar dan keberpihakanya Jelas untuk kemaslahatan Umat maupun masyarakat DKI. Situasi Akibat ependemi ini membawa keadaan masyarakat DKI mengalami ketepurukan ekonomi yang luar biasa. Karena itu harus ada Keputusan untuk membuat agar kontraksi ekonomi masyarakat Jakarta kembali normal dan berjalan baik” ungkap Rudy.

Menurut Rudy, Pemprov DKI Jakarta mengajukan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, dikarenakan perekonomian Jakarta mengalami kontraksi selama pandemi COVID-19, selain itu untuk merespons pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana non-alam sejak Maret 2020. Usulan perubahan tersebut sejalan dengan Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di mana perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar mencakup terjadinya bencana alam, pandemi Covid-19 itu bencana Nasional yang juga berimbas pada tata perekonomian masyarakat maupun pada pendapatan dan belanja daerah.

Gara gara pandemi Covid-19 ini, pendapatan menurun yang jelas mempengaruhi penurunan aktivitas penyelenggaraan pembangunan, sehingga RPJMD harus di rubah agar ada pendoman terarah dan terukur untuk menanggulangi kondisi Jakarta yang sedang dilanda pandemik Covid-19 ini.

“Mestinya seluruh Fraksi di DPRD DKI Jakarta, menerima usulan perubahan RPJMD tersebut, serta mendukung perubahan RPJD karena berpihak kepada kepentingan masyarakat jakarta” tambah Rudy.

Perubahan RPJMD ini, imbuh Rudy, jangan ditanggapi dan bahkan dicurigai sebagai agenda untuk menutupi kegagalan Gubernur Anies Baswedan, jika ada yang menanggapi seperti itu maka tanggapan tersebut subyektif, aneh dan tidak realitis, selama Anies Baswedan memimpin Jakarta sudah banyak prestasi yang di raih, diantaranya mengenai penilaian Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah, selalu dinilai Wajar Tanpa Pengecualian.

“Bagi yang menolak perubahan RPJMD 2017-2022, patut di pertanyakan komitmennya dan empatinya terhadap kehidupan warga Jakarta yang saat ini masih dilanda pandemik Covid-19” tutup Rudy.