Nasib Ojol Di Era 4.0

Related

Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Oleh E-Warong

Pesawaran - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial...

Etika dan Budaya Politik Interpelasi, Menohok Muka Sendiri

Jakarta - Interpelasi mengenai Formula E yang sedang gencar-gencarnya...

PP HIMMAH Audiensi Dengan Kejagung, Bertekad Sinergi Tegakkan Hukum

Jakarta - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH)...

Gerak Indonesia : BEM SI Ada Yang Menunggangi

Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)...

Rakor Biro Organisasi Telah Resmi Dibuka, Ini Sambutan Gubernur Sultra

Kendari – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara...

Share

Jakarta – Aksi konvoi Keprihatinan Beberapa hari lalu yang dilakukan oleh beberapa perwakilan beberapa komunitas Ojek Online yang ada di Jabodetabek dan Serikat Ojol Indonesia (SEROJA) mengenai 2 point tuntutan yaitu :

1.Hapus Potongan Pendapatan Mitra dari 20% menjadi 10%
2. Kaji ulang & Revisi perjanjian Kemitraan yang di nilai sangat merugikan mitra driver

Rupanya mendapat tanggapan positif dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) RI yang di wakilkan oleh sdr Brian Azeri melalui pesan singkat ( Whatsapp ) kepada Ketua Umum Serikat Ojol Indonesia sdr Andi. KOMNASHAM mengundang perwakilan Ojek Online untuk yang di wakili oleh SEROJA menjadi Narasumber dalam diskusi yang dilakukan secara daring oleh KOMNASHAM pada Kamis 05 Agustus 2021 pukul 13.00 – 15.00 WIB melalui zoom meeting dengan Topic :  FGD UU CIPTA KERJA (OMNIBUSLAW) – Hak Pekerja dan Penghidupan yang layak bagi Pekerja Prekariat ( Driver Ojek Online, Pekerja (Usaha) Rumahan & Pekerja Industri Kreatif) dengan jumlah peserta terbatas.

Dalam Zoom meeting tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM KOMNASHAM RI Mimin Dwi Hartono, Oktarina (Tim Advokasi) sekaligus menjadi pembawa acara, Nurrahman aji (moderator),  Kania RN, Brian Azeri serta beberapa narasumber Sdr. Wisnu Sekjend Serikat Ojol Indonesia (SEROJA), Sdri Yuli dari Serikat Pekerja Rumahan dan Sdr.  Bimo dari Fundrika  Sindikasi /  Pekerja Industri Kreatif. Selain itu zoom meeting diikuti oleh beberapa peserta perwakilan dari Rumah Aspirasi Pejuang Aspal  Nusantara (PAN) yang diwakili oleh sdr. Kemed dan Agung AP,  dan Selvie dari MC TOP Jakarta.

Dalam pembukaan diskusi ini Bapak. Mimin Dwi Hartono selaku Plt Kepala Biro Pemajuan HAM KOMNASHAM RI, menyampaikan bahwa sebelum UU Cipta Kerja (OMNIBUSLAW) di sah kan, Komisi HAM telah menyampaikan kepada DPR agar UU Cipta kerja (OMNIBUSLAW) dihentikan karena berpotensi  terjadinya pelanggaran terhadap Hak-hak pekerja khususnya kepada driver ojek online,  pekerja rumahan dan industri kreatif. Dan dalam kesempatan ini sdr. Wisnu selaku Sekjend Serikat Ojol Indonesia (SEROJA) juga menyampaikan beberapa hal mengenai apa yang dibutuhkan serta diingikan oleh kawan-kawan driver ojek online diantara nya adalah :

1.  Potongan Biaya Pendapatan Mitra dari 20% menjadi 10% pada saat pandemi berlangsung. Kondisi Pandemi di tambah lagi Pemberlakuan PPKM oleh pemerintah memberikan efek yang sangat luar biasa dampak nya terhadap jumlah orderan yang di terima oleh mitra driver. Jumlah orderan yang tidak sepadan dengan jumlah mitra driver aktif membuat tingkat penghasilan mitra menurun drastis bak terjun bebas.  Maka empati Aplikator sangat dibutuhkan bagi seluruh mitra driver saat ini, dengan memberikan kelonggaran potongan pendapatan mitra selama pandemi merupakan wujud dari kepedulian dan empati perusahaan aplikator terhadap mitra nya.  kesejetahteraan Mitra driver harus sangat diperhatikan karena bagaimanapun juga mitra driver adalah ujung tombak perusahaan.
Selain itu juga Serikat Ojol Indonesia mempertanyakan apakah ada main mata  pengusaha (Aplikator) dengan instansi terkait  Sehingga melegalkan potongan pendapatan 20% bahkan selama pandemi.


2. Kaji ulang dan revisi perjanjian kemitraan yang selama ini di nilai merugikan mitra driver aktif. Dimana bentuk perjanjian yang di keluarkan oleh aplikator  itu sebenarnya bukan sebuah perjanjian melainkan sebuah peraturan yang di buat sepihak oleh aplikator.
Sekjend SEROJA juga mengungkapkan bahwa istilah “Kemitraan” antara Apilikator dan Driver ini ilusi sosial yang diciptakan para industrialis yang memanfaatkan kelemahan sistem negara indonesia Tentang ketidak pastian hukum ,pekerjaan manusia layak secara legal memeras keringat driver. Untuk menumpuk nilai kapital aplikator. Kita (para driver) terjebak dalam istilah di era industri 4.0 Anda dapat memilih kapan dan dimana anda bekerja dengan waktu yang fleksibel,  secara tidak disadari semua ini membuat kita jatuh  Pada ketidakjelasan Hukum dan perjanjian Kerja, tidak ada ikatan kerjasama “kemitraan”. Maka kami menganggap bahwa Flexibelitas kerja ( jiwa enterpener ) merupakan kedok untuk memeras para mitra driver.


3. Seroja juga mempertanyakan mengenai Payung Hukum bagi mitra driver kepada pemerintah, karena saat ini dinilai bahwa tidak ada payung hukum yang memadai setara dengan pekerja sektor formal. Akibatnya, Driver Ojek Online tidak punya kedudukan setara di depan hukum.

Disatu sisi dalam kesempatan ini perwakilan dari Rumah Pejuang Aspal Nusantara sdr. kemed juga menambahkan bahwa Kedudukan driver ojol di depan hukum tidak jelas (tidak sama, lebih kuat aplikator). Sdr. Kemed menceritakan sempat dalam forum diskusi yang dilakukan beberapa Minggu yang lalu, dalam pertemuan itu dipimpin Dirjen Perhubungan Darat, pihak wakil Kementerian Koperasi dan UMKM menolak posisi driver ojol karena tidak punya Koperasi, (tidak masuk jaminan sosial nasional karena pekerja jenis pekerjaan baru era industri 4.0/digital); skema tarif antar orang dan barang sama (padahal ada barang yang volume dan berat beragam), dalam forum Tanya Jawab dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha/ KPPU, KPPU meminta aplikator untuk memperbaharui isi kontrak perjanjian kerja dengan driver.


Selain itu sdr. Sugeng AP dari Rumah Aspirasi Pejuang Aspal Nusantara juga menambahkan bahwa dalam memahami problematika ojek online perjanjian Kerja industri 4.0 bukanlah di level praktis, melainkan pada level strategis kebijakan di lembaga tinggi negara yaitu Pemerintah. Sehingga tidak adanya tumpang tindih dan saling melempar Permasalahan ojek online antar instansi terkait.


Dalam kesimpulan diskusi kemarin, KOMNASHAM juga  akan membuat kajian tentang segala problematika yang dialami oleh Ojek Online, perihal tersebut akan dirangkum menjadi satu kesatuan yang nantinya akan diajukan kepada DPR untuk dijadikan sebagai bahan acuan kedalam revisi UU Cipta Kerja.