Pemerintah Pusat Dikritik Karena Suntik Dana 20 Triliun ke Jiwasraya

Related

Ketua MPR RI Bamsoet Tantang Ducati Produksi Motor Listrik

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

M.Fajar Hasan: Tahun Politik 2023, Kita Berharap Iklim Investasi RI Stabil

Jakarta - Muhammad Fajar Hasan, pengusaha asal Sulawesi Tenggara...

1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading Gelar Nonton Bareng FIFA World Cup Qatar 2022 

Jakarta - Bagi pecinta sepak bola, Piala Dunia tentu sangat dinantikan. Rela bergadang demi menyaksikan timkesayangan yang bertanding di lapangan hijau. Nah, bagikalian pecinta sepak bola tak perlu khawatir. Sebab, 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading telahmendaftarkan “Café Komunal” sebagai tempat nontonbareng FIFA...

Share

- Advertisement -

Jakarta – Dana sebesar Rp. 20 triliun dikabarkan akan disuntikkan pemerintah pusat ke Jiwasraya untuk membantu penyelesaian masalah restrukturisasi polis hingga Desember 2021 lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) mendapat kritik dari berbagai pihak.

Salah satunya, pemerintah dikritik oleh Pengurus Pusat GEMEI, Albar Putra yang menilai bahwa pencairan PMN kepada BUMN menjadi preseden buruk. Apalagi, pemanfaatan suntikan belum memiliki jaminan menyelesaikan persoalan dari BUMN itu sendiri.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan PMN atau suntikan modal kepada perusahaan BUMN cair pada Oktober 2020, khususnya yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Anggaran untuk Jiwasraya ditetapkan dalam bentuk PMN melalui PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI alias Bahana, Holding BUMN Penjaminan dan Perasuransian.

Selain mendapat suntikan modal negara dalam rangka PEN, BUMN ini juga dapat lagi dana segar sekitar Rp20 triliun untuk upaya penanganan masalah Jiwasraya. “PMN senilai Rp20 triliun kepada BPUI dinilai belum tentu mampu menyelesaikan masalah Jiwasraya,” kata Albar ke awak media Jakarta, Minggu (26/9/2020).

Menurutnya, pemberian tunggakan polis PT Asuransi Jiwasraya dipandang tidak menjawab masalah yang dialami asuransi pelat merah tersebut.

“Apakah pantas di tengah rakyat berjuang menyelamatkan diri dari virus Covid-19, justru pemerintah mengalokasikan PMN Rp. 20 triliun untuk Jiwasraya”, imbuhnya.

Albar selaku ketua umum GEMEI mengatakan, resesi ekonomi akan terjadi, kebijakan stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah tidak mampu menahan kontraksi ekonomi di kuartal tiga, sehingga harus ada evaluasi menyeluruh terhadap tim ekonomi.

“PMN Rp. 20 triliun ini justru menjadi preseden buruk terhadap moral, di mana ketidakhati-hatian dari direksi lama Jiwasraya yang menyebabkan gagal bayar harus ditanggung oleh pemerintah dan rakyat. Terlebih lagi, hal ini melukai pembayar pajak yang susah payah bertahan dengan kontraksi ekonomi saat ini,” tutupnya.

- Advertisement -