BADKO HMI: Kabareskrim Jangan Terkesan Tunggangi Kasus Mandek TPPU e-KTP

Related

Ketua MPR RI Bamsoet Tantang Ducati Produksi Motor Listrik

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

M.Fajar Hasan: Tahun Politik 2023, Kita Berharap Iklim Investasi RI Stabil

Jakarta - Muhammad Fajar Hasan, pengusaha asal Sulawesi Tenggara...

1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading Gelar Nonton Bareng FIFA World Cup Qatar 2022 

Jakarta - Bagi pecinta sepak bola, Piala Dunia tentu sangat dinantikan. Rela bergadang demi menyaksikan timkesayangan yang bertanding di lapangan hijau. Nah, bagikalian pecinta sepak bola tak perlu khawatir. Sebab, 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading telahmendaftarkan “Café Komunal” sebagai tempat nontonbareng FIFA...

Share

- Advertisement -

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kareskrim) Polri Listyo Sigit Prabowo diminta tegas untuk tidak ikut menunggangi kelanjutan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus elektronik KTP (e-KTP).

Ketua Bidang Hukum dan HAM (BADKO) HMI Jabodetabek-Banten, Rahman Bagariang menegaskan sikap dan posisi Kabareskrim Sigit Prabowo dalam kasus ini terkesan lambat bahkan tidak bergerak sama sekali.

“Ada kesan yang terbaca bahwa Kabareskrim dan jajarannya seakan tidak mau melanjutkan penyelidikan kasus TPPU e-KTP seperti yang diamanatkan dalam amar putusan ketika vonis terhadap terdakwa Setya Novanto,” tutur Bagariang

Bagariang menjelaskan, awalnya Bareskrim terkesan sangat mendukung tindak lanjut kasus TPPU e-KTP dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim saat itu Brigadir Jenderal Rudy Heryanto Nugroho.

Namun, sambungnya, setelah hampir dua tahun kasus ini diputuskan tidak pernah ada kelanjutannya sama sekali. Bahkan, ada kesan Pak Sigit Prabowo dan jajarannya masa bodoh dan ikut menunggangi kasus ini supaya didiamkan.

“Pak Sigit Prabowo dan jajarannya harus berdiri sendiri paling depan dalam kasus TPPU E-KTP. Jangan terkesan lagi dimata masyarakat Adanya tebang pilih dalam menangangani perkara tersebut. Karena selama ini publik mengapresiasi Bareskrim yang telah berhasil mengungkap kasus-kasus besar,” tuturnya.

Dengan lebih cepat melanjutkan penyelidikan kasus TPPU e-KTP, lanjut Bagariang, masyarakat juga bisa terang benderang untuk melihat kemana arah aliran dana tersebut yang merugikan negara.

Di sisi lain, Bagariang juga meminta agar Bareskrim Polri harus tunduk pada Marwah dan perintah pengadilan. Jangan sampai, perintah pengadilan gugur atas tekanan politik yang lainnya.

Sebelumnya, terdakwa kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan.

Sementara itu, Hendra Ketua Umum Badko HMI Jabodetabeka Banten saat dihubungi tim redaksi mengungkapkan bahwa dua politusi yang dimaksud Setya Novanto yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, keduanya masing-masing mendapatkan 500.000 dollar Amerika Serikat.

“Pak Sigit Prabowo dan jajarannya harus berdiri paling depan dalam kasus TPPU e-KTP. Apabila Kabareskrim masih lambat bergerak maka kami meminta kepada Kapolri Idham Azis untuk mengganti Kabareskrim Sigit Prabowo demi
membela keadilan biar masyarakat tetap percaya,” tutupnya.

- Advertisement -