Diduga Terlibat Kasus Djoko Tjandra, APSI Tuntut Kabareskrim Polri di Pecat

Related

Ketua MPR RI Bamsoet Tantang Ducati Produksi Motor Listrik

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

M.Fajar Hasan: Tahun Politik 2023, Kita Berharap Iklim Investasi RI Stabil

Jakarta - Muhammad Fajar Hasan, pengusaha asal Sulawesi Tenggara...

1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading Gelar Nonton Bareng FIFA World Cup Qatar 2022 

Jakarta - Bagi pecinta sepak bola, Piala Dunia tentu sangat dinantikan. Rela bergadang demi menyaksikan timkesayangan yang bertanding di lapangan hijau. Nah, bagikalian pecinta sepak bola tak perlu khawatir. Sebab, 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading telahmendaftarkan “Café Komunal” sebagai tempat nontonbareng FIFA...

Share

- Advertisement -

Jakarta – Asosiasi Pemuda Peduli Demokrasi (APSI) menggelar aksi demontrasi di depan halaman MABES POLRI pada rabu 29/7/2020 menuntut keterlibatan pimpinan tinggi polri dalam Kasus buron Djoko Tjandra harus di ungkap secara nyata.

Djoko Tjandra sudah menjadi Buronan sejak 2009, karena telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui cessie yang merugikan negara Rp 940 miliar.

Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman terhadap Djoko dengan pidana penjara selama dua tahun pada 2009. Akan tetapi, Djoko kabur ke Papua Nugini sebelum dieksekusi. Dia menjadi warga negara Papua Nugini pada 2012.

Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri mengeluarkan Surat jalan kepada DJoko Tjandra. Surat bernomor SJ/82/VI/2020 Rokorwas tertanggal 18 Juni 2020 tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Dalam dokumen surat jalan, tertulis Joko Soegiarto Tjandra sebagai konsultan. Di sana Djoko Tjandra disebut melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak dengan pesawat terbang untuk keperluan konsultasi dan koordinasi.

Koordinator Aksi Raffi Rizaldi menegaskan bahwa, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Bareskrim Polri harus di pecat sebagai anggota kepolisian karena telah menyalahi kode etik.

Tidak hanya itu, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai KABARESKRIM juga harus dipecat dari jabatannya, sebagaimana Irjen Pol Napoleon Bonaparte Kepala Divisi Hubungan Internasional yang dicopot akibat Kelalaian dalam pengawasan staf atas penghapusan Interpol Red Notice Joko Tjandra oleh anak buah nya Brigjen Pol Nugroho Wibowo.

Kami menduga bahwa, Surat bernomor SJ/82/VI/2020 Rokorwas tertanggal 18 Juni 2020 ada tembusannya kepada Kepala BARESKRIM, dan tidak mungkin Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo tidak mengetahui hal tersebut. Kami curiga, bahwa KABARESKRIM juga ikut teribat dalam meloloskan buronan kejaksaan agung ini. Tutup Raffi Rizaldi

- Advertisement -