Diduga Terlibat Kasus Djoko Tjandra, APSI Tuntut Kabareskrim Polri di Pecat

Related

300 Perusahaan di DKI Jakarta Masih Belum Mematuhi Saran Disnakertrans

Jakarta - Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat...

Resimen Mahasiswa Jayakarta Gelar Latihan Kepemimpinan Putri Nasional 2021

Jakarta - Untuk membekali ilmu dan wawasan tentang kepemimpinan...

Bamsoet Terima Kunjungan Pengurus Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus pendiri Majelis Ta'lim...

Bamsoet : Anggota MPR RI Harus Sosialisasikan Pentingnya PPHN

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan reformasi...

Share

- Advertisement -

Jakarta – Asosiasi Pemuda Peduli Demokrasi (APSI) menggelar aksi demontrasi di depan halaman MABES POLRI pada rabu 29/7/2020 menuntut keterlibatan pimpinan tinggi polri dalam Kasus buron Djoko Tjandra harus di ungkap secara nyata.

Djoko Tjandra sudah menjadi Buronan sejak 2009, karena telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui cessie yang merugikan negara Rp 940 miliar.

Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman terhadap Djoko dengan pidana penjara selama dua tahun pada 2009. Akan tetapi, Djoko kabur ke Papua Nugini sebelum dieksekusi. Dia menjadi warga negara Papua Nugini pada 2012.

Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri mengeluarkan Surat jalan kepada DJoko Tjandra. Surat bernomor SJ/82/VI/2020 Rokorwas tertanggal 18 Juni 2020 tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Dalam dokumen surat jalan, tertulis Joko Soegiarto Tjandra sebagai konsultan. Di sana Djoko Tjandra disebut melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak dengan pesawat terbang untuk keperluan konsultasi dan koordinasi.

Koordinator Aksi Raffi Rizaldi menegaskan bahwa, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Bareskrim Polri harus di pecat sebagai anggota kepolisian karena telah menyalahi kode etik.

Tidak hanya itu, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai KABARESKRIM juga harus dipecat dari jabatannya, sebagaimana Irjen Pol Napoleon Bonaparte Kepala Divisi Hubungan Internasional yang dicopot akibat Kelalaian dalam pengawasan staf atas penghapusan Interpol Red Notice Joko Tjandra oleh anak buah nya Brigjen Pol Nugroho Wibowo.

Kami menduga bahwa, Surat bernomor SJ/82/VI/2020 Rokorwas tertanggal 18 Juni 2020 ada tembusannya kepada Kepala BARESKRIM, dan tidak mungkin Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo tidak mengetahui hal tersebut. Kami curiga, bahwa KABARESKRIM juga ikut teribat dalam meloloskan buronan kejaksaan agung ini. Tutup Raffi Rizaldi

- Advertisement -