Duga Penuh Tipu Muslihat, Gagak Desak KPK Investigasi Proyek Pemindahan Kantor Gubernur Sumsel

Related

Ini Permintaan MAKI ke Presiden Jokowi

Medan - Dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja...

Berhasil Ungkap Perampokan Toko Emas, HIMMAH Sumut Apresiasi Kapolda Sumut

Medan - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW...

Terpilih Secara Aklamasi Kamaluddin Nazuli Siregar Resmi Pimpin HIMMAH Asahan 2021-2023

Asahan - Kamaluddin Nazuli Siregar terpilih secara aklamasi menjadi...

Penggiat Anti Korupsi : Proyek Tahun Jamak Ogan Ilir 2007-2010 Berpotensi Rugikan Negara 103 Miliar

Palembang - Pegiat Antikorupsi Sumatera Selatan, Feri Kurniawan menilai...

Share

Jakarta – Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak) melakukan unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/04).

Menurut Koordinator Aksi Achmad Jayani, aksi tersebut merupakan aksi yang kedua kalinya untuk menolak proyek Site Develoment Kramasan dan meminta KPK untuk melakukan investigasi.

“Proyek Site Develoment Kramasan harus ditolak dan KPK harus turun ke Sumatera Selatan untuk melakukan investigasi terhadap proyek tersebut,” katanya.

Aksi Demonstrasi di Depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta

Menurut Jayani, Pembangunan Site Develoment dianggap sebagai proyek yang patut dipertanyakan karena, tambah Jayani, anggarannya sangat besar sedangkan dampak terhadap kemajuan daerah tidak jelas.

“Proyek ini tentu kami duga sebagai bancakan untuk kepentingan Gubernur saja, banyak kepentingan dan diduga penuh pemufakatan korup. Makanya, kami minta KPK untuk melakukan investigasi, anggarannya gede dan menggiurkan bagi pejabat yang mungkin bisa menyalahgunakan wewenangnya” tambahnya.

Jayani juga menambahkan bahwa pembangunan kantor bersama di Sumetera Selatan itu sama sekali tidak ada alasan yang mendesak.

“Buat apa membangun kantor padahal gedung yang lama masih layak apalagi di tengah situasi pandemi saat ini, dimana semua anggaran daerah itu diperuntukkan untuk kepentingan penanggulangan Covid-19 dan membantu masyarakat yang terdampak. Kalau proyek ini dipaksakan jalan berarti ada sesuatu, kan gtu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jayani menjelaskan bahwa proyek pembangunan harus memastikan terlaksananya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Selain proyek yang tergesa-gesa baik dari perencanaan anggaran, masterplannya yang tidak jelas bahkan AMDAL tidak transparan seperti apa. Oleh karena itu, sekali lagi Mega proyek ini harus ditolak,” tutup Jayani.