Duga Penuh Tipu Muslihat, Gagak Desak KPK Investigasi Proyek Pemindahan Kantor Gubernur Sumsel

Related

Ketua MPR RI Bamsoet Tantang Ducati Produksi Motor Listrik

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

M.Fajar Hasan: Tahun Politik 2023, Kita Berharap Iklim Investasi RI Stabil

Jakarta - Muhammad Fajar Hasan, pengusaha asal Sulawesi Tenggara...

1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading Gelar Nonton Bareng FIFA World Cup Qatar 2022 

Jakarta - Bagi pecinta sepak bola, Piala Dunia tentu sangat dinantikan. Rela bergadang demi menyaksikan timkesayangan yang bertanding di lapangan hijau. Nah, bagikalian pecinta sepak bola tak perlu khawatir. Sebab, 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading telahmendaftarkan “Café Komunal” sebagai tempat nontonbareng FIFA...

Share

- Advertisement -

Jakarta – Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak) melakukan unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/04).

Menurut Koordinator Aksi Achmad Jayani, aksi tersebut merupakan aksi yang kedua kalinya untuk menolak proyek Site Develoment Kramasan dan meminta KPK untuk melakukan investigasi.

“Proyek Site Develoment Kramasan harus ditolak dan KPK harus turun ke Sumatera Selatan untuk melakukan investigasi terhadap proyek tersebut,” katanya.

Aksi Demonstrasi di Depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta

Menurut Jayani, Pembangunan Site Develoment dianggap sebagai proyek yang patut dipertanyakan karena, tambah Jayani, anggarannya sangat besar sedangkan dampak terhadap kemajuan daerah tidak jelas.

“Proyek ini tentu kami duga sebagai bancakan untuk kepentingan Gubernur saja, banyak kepentingan dan diduga penuh pemufakatan korup. Makanya, kami minta KPK untuk melakukan investigasi, anggarannya gede dan menggiurkan bagi pejabat yang mungkin bisa menyalahgunakan wewenangnya” tambahnya.

Jayani juga menambahkan bahwa pembangunan kantor bersama di Sumetera Selatan itu sama sekali tidak ada alasan yang mendesak.

“Buat apa membangun kantor padahal gedung yang lama masih layak apalagi di tengah situasi pandemi saat ini, dimana semua anggaran daerah itu diperuntukkan untuk kepentingan penanggulangan Covid-19 dan membantu masyarakat yang terdampak. Kalau proyek ini dipaksakan jalan berarti ada sesuatu, kan gtu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jayani menjelaskan bahwa proyek pembangunan harus memastikan terlaksananya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Selain proyek yang tergesa-gesa baik dari perencanaan anggaran, masterplannya yang tidak jelas bahkan AMDAL tidak transparan seperti apa. Oleh karena itu, sekali lagi Mega proyek ini harus ditolak,” tutup Jayani.

- Advertisement -