Gagak Desak Kembali KPK Ambil Alih Kasus Jamkrida yang Diduga Melibatkan Wagub Sumsel Mawardi Yahya

Related

Ketua MPR RI Bamsoet Tantang Ducati Produksi Motor Listrik

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

M.Fajar Hasan: Tahun Politik 2023, Kita Berharap Iklim Investasi RI Stabil

Jakarta - Muhammad Fajar Hasan, pengusaha asal Sulawesi Tenggara...

1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading Gelar Nonton Bareng FIFA World Cup Qatar 2022 

Jakarta - Bagi pecinta sepak bola, Piala Dunia tentu sangat dinantikan. Rela bergadang demi menyaksikan timkesayangan yang bertanding di lapangan hijau. Nah, bagikalian pecinta sepak bola tak perlu khawatir. Sebab, 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading telahmendaftarkan “Café Komunal” sebagai tempat nontonbareng FIFA...

Share

- Advertisement -

Jakarta – Demonstrasi susulan kembali terjadi lagi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (27/04/2021). Mereka datang untuk menyuarakan aspirasi agar KPK untuk turun ke Sumatera Selatan (Sumsel).

Mereka meminta komisi antikorupsi itu untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi Jamkrida salah satu BUMD Sumsel. Kasus tersebut terendus seletah RUPS yang dihadiri wakil gubernur Sumsel, Mawardi Yahya sebagai penanggung jawab dari pemerintah daerah.

“Kami minta KPK untuk turun ke Sumsel dan mengambil alih kasus dugaan korupsi Jamkrida,” ucap orator di depan gedung KPK.

Para Peserta Aksi di Depam Gedung KPK

Menurut koordinator aksi Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak) Toby N. Fransisco kasus dugaan korupsi Jamkrida berawal dari manipulasi laporan keuangan sehingga didapatkan keuntungan untuk dibagikan.

“Ada dugaan rekayasa keuangan Jamkrida sebagai BUMD Sumsel untuk mendapatkan laba bersih guna mendapat saldo bersih yang bisa dibagikan sebagai deviden saham dan bonus keuntungan,” katanya.

Toby mendesak KPK untuk mengambil alih kasus ini untuk dituntaskan karena khawatir ada intervensi proses hukum antar lembaga.

“Kami percaya ke KPK untuk menuntaskan kasus ini dengan mengambil alih. Kalau hanya ditangani lembagai hukum daerah kami khawatir ada intervensi dan kasusnya pun akhirnya tidak jelas,” ujarnya.

Toby menambahkan KPK bisa membuka kasus ini dengan memanggil dan periksa wakil gubernur Mawardi Yahya.

“Wakil Gubernur Mawardi Yahya sebagai penanggung jawab RUPS tersebut dan yang menyetujui pembagian keuntungan yang diselewengkan itu maka KPK harus memeriksanya. Dengan begitu dugaan keterlibatan Mawardi Yahya akan tampak jelas,” tuntutannya.

“KPK sekalian periksa harta kekayaan Mawardi Yahya yang pernah menjabat Bupati dua periode di Ogan Ilir karena ada dugaan hartanya tidak sesuai dengan LKHPN yang dilaporkan ke KPK,” tutup Toby.

- Advertisement -