Gagak Desak Kembali KPK Ambil Alih Kasus Jamkrida yang Diduga Melibatkan Wagub Sumsel Mawardi Yahya

Related

Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Oleh E-Warong

Pesawaran - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial...

Etika dan Budaya Politik Interpelasi, Menohok Muka Sendiri

Jakarta - Interpelasi mengenai Formula E yang sedang gencar-gencarnya...

PP HIMMAH Audiensi Dengan Kejagung, Bertekad Sinergi Tegakkan Hukum

Jakarta - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH)...

Gerak Indonesia: BEM SI Ada Yang Menunggangi

Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)...

Rakor Biro Organisasi Telah Resmi Dibuka, Ini Sambutan Gubernur Sultra

Kendari – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara...

Share

Jakarta – Demonstrasi susulan kembali terjadi lagi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (27/04/2021). Mereka datang untuk menyuarakan aspirasi agar KPK untuk turun ke Sumatera Selatan (Sumsel).

Mereka meminta komisi antikorupsi itu untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi Jamkrida salah satu BUMD Sumsel. Kasus tersebut terendus seletah RUPS yang dihadiri wakil gubernur Sumsel, Mawardi Yahya sebagai penanggung jawab dari pemerintah daerah.

“Kami minta KPK untuk turun ke Sumsel dan mengambil alih kasus dugaan korupsi Jamkrida,” ucap orator di depan gedung KPK.

Para Peserta Aksi di Depam Gedung KPK

Menurut koordinator aksi Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak) Toby N. Fransisco kasus dugaan korupsi Jamkrida berawal dari manipulasi laporan keuangan sehingga didapatkan keuntungan untuk dibagikan.

“Ada dugaan rekayasa keuangan Jamkrida sebagai BUMD Sumsel untuk mendapatkan laba bersih guna mendapat saldo bersih yang bisa dibagikan sebagai deviden saham dan bonus keuntungan,” katanya.

Toby mendesak KPK untuk mengambil alih kasus ini untuk dituntaskan karena khawatir ada intervensi proses hukum antar lembaga.

“Kami percaya ke KPK untuk menuntaskan kasus ini dengan mengambil alih. Kalau hanya ditangani lembagai hukum daerah kami khawatir ada intervensi dan kasusnya pun akhirnya tidak jelas,” ujarnya.

Toby menambahkan KPK bisa membuka kasus ini dengan memanggil dan periksa wakil gubernur Mawardi Yahya.

“Wakil Gubernur Mawardi Yahya sebagai penanggung jawab RUPS tersebut dan yang menyetujui pembagian keuntungan yang diselewengkan itu maka KPK harus memeriksanya. Dengan begitu dugaan keterlibatan Mawardi Yahya akan tampak jelas,” tuntutannya.

“KPK sekalian periksa harta kekayaan Mawardi Yahya yang pernah menjabat Bupati dua periode di Ogan Ilir karena ada dugaan hartanya tidak sesuai dengan LKHPN yang dilaporkan ke KPK,” tutup Toby.