Geruduk KPK, FORMASA Mendesak Investigasi Proyek Revitalisasi Tanjung Kuru Pali Sumsel

Related

Ini Permintaan MAKI ke Presiden Jokowi

Medan - Dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja...

Berhasil Ungkap Perampokan Toko Emas, HIMMAH Sumut Apresiasi Kapolda Sumut

Medan - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW...

Terpilih Secara Aklamasi Kamaluddin Nazuli Siregar Resmi Pimpin HIMMAH Asahan 2021-2023

Asahan - Kamaluddin Nazuli Siregar terpilih secara aklamasi menjadi...

Penggiat Anti Korupsi : Proyek Tahun Jamak Ogan Ilir 2007-2010 Berpotensi Rugikan Negara 103 Miliar

Palembang - Pegiat Antikorupsi Sumatera Selatan, Feri Kurniawan menilai...

Share

Jakarta – Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sumatera Selatan (FORMASA) Jabodetabek mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk investigasi proyek revitalisasi tanjung kurung, Panukal Abab Lematang Ilir (Pali), Sumatera Selatan (Sumsel) yang menghabiskan anggaran 40 miliar.

Mereka melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (03/05).

Koordinator Aksi Abraham mengatakan ada gonjang ganjing dugaan pengkondisian pemenangan tender yang menguntungkan pihak tertentu.

“Proyek ini diduga penuh dengan praktek korup, diduga sudah diatur siapa pemenang tendernya dan tak ada manfaatnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat, jadi kesannya hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Dugaan yang perlu diinvestigasi oleh KPK karena anggaran 40 miliar kami anggap sebagai bancakan untuk membajak uang rakyat,” katanya.

Menurut Abraham, KPK harus terun ke Pali Sumsel dan segera tuntaskan dugaan kasus proyek tanjung kurung yang sudah menjadi opini liar masyarakat.

“KPK harus jeli dengan proyek-proyek daerah dengan anggaran begitu besar apalagi sudah menjadi perhatian khusus masyarakat. Jangan kasih ampun siapapun yang mencoba cari keuntungan pribadi dengan proyek yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Abraham minta KPK untuk memeriksa Bupati Pali Heri Amalindo dan Kepala Dinas PUPR yang dianggap sebagai penanggung jawab dari proyek tersebut.

“Yang pasti Heri Amalindo dan kepala Dinasnya harus diperiksa KPK. Dengan itu maka dugaan telah terjadi kongkalikong dalam proyek tanjung kurung akan terbuka jelas,” paparnya.

“Semoga tuntutan kami didengar dan langsung ditindak lanjuti oleh KPK, namun kalau tidak maka dipastikan kami akan terus kawal kasus ini dengan menggeruduk KPK,” tutup Abraham.