Geruduk KPK, Pamekasan Progress Desak Ambil Alih Kasus Mobil Sigap Pamekasan yang Diduga Melibatkan Badrut Tamam

Related

Ini Permintaan MAKI ke Presiden Jokowi

Medan - Dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja...

Berhasil Ungkap Perampokan Toko Emas, HIMMAH Sumut Apresiasi Kapolda Sumut

Medan - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW...

Terpilih Secara Aklamasi Kamaluddin Nazuli Siregar Resmi Pimpin HIMMAH Asahan 2021-2023

Asahan - Kamaluddin Nazuli Siregar terpilih secara aklamasi menjadi...

Penggiat Anti Korupsi : Proyek Tahun Jamak Ogan Ilir 2007-2010 Berpotensi Rugikan Negara 103 Miliar

Palembang - Pegiat Antikorupsi Sumatera Selatan, Feri Kurniawan menilai...

Share

Jakarta – Sekelompok pemuda asal Madura yang tergabung dalam Pamekasan Progress melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 16 April 2021. Pamekasan Progress melakukan aksi demonstrasi perihal kasus dugaan korupsi pengadaan mobil Sigap di Pamekasan.

Koordinator Aksi Imam Hanafi Abdullah mengatakan bahwa proses hukum dugaan korupsi pengadaan mobil Sigap Pamekasan seakan tumpang tindih dan tidak jelas penuntasan kasusnya.

“Aksi ini adalah aksi ketidak percayaan terhadap proses hukum dalam penuntasan kasus dugaan korupsi mobil Sigap di Pamekasan. Oleh karena itu, kami mendatangani KPK untuk mengambil alih kasus ini karena kalau dibiarkan ke penegak hukum di pemekasan seakan akan buram dan tidak jelas akhirnya ,” kata Imam.

Menurut Imam, kasus ini sudah ditangani oleh Kejari Pamekasan kemudian dilimpahkan ke Inspektorat Pamekasan.

“Kalau dibiarkan kasus ini akan kusut dan akhirnya hilang begitu saja, dalam proses hukumnya saja sudah ada indikasi kongkalikong. Bayangkan setelah ditangani Kejari Pamekasan dan sudah masuk tahap penyidikan malah dilimpahkan ke Inspektorat Pamekasan. Masyarakat tentu banyak yang kecewa makanya kami pasrahkan kasus ini KPK,” ujarnya.

Imam mendesak KPK untuk segera periksa Bupati Pamekasan Badrut Taman karena pengadaan mobil Sigap ini merupakan programnya.

“Untuk menuntaskan kasus ini, KPK harus segera panggil dan periksa Badrut Tamam karena ia yang paling bertanggung jawab sebagai bupati yang punya program ini” paparnya.

“Bahkan kasus ini pernah mendapat perhatian DPRD Pamekasan sehingga mau melakukan interpelasi ke Bupati namun akhirnya pun tidak tahu apa endingnya, kami pun dibuat kecewa makanya cuma KPK yang bisa menuntaskan kasus ini,” tutup Imam.