GPMI Resmi Laporkan Dinas Kesehatan Jeneponto Terkait Dugaan Korupsi

Related

PP HIMMAH : Kami Apresiasi Menag Terkait Perpres Pesantren

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa...

Ini Permintaan MAKI ke Presiden Jokowi

Medan - Dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja...

Berhasil Ungkap Perampokan Toko Emas, HIMMAH Sumut Apresiasi Kapolda Sumut

Medan - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW...

Terpilih Secara Aklamasi Kamaluddin Nazuli Siregar Resmi Pimpin HIMMAH Asahan 2021-2023

Asahan - Kamaluddin Nazuli Siregar terpilih secara aklamasi menjadi...

Share

Jakarta – GPMI resmi melaporkan Dinas kesehatan Kabupaten Jeneponto ke Mapolda Sulawesi Selatan terkait indikasi tindak pidana korupsi rehabilitas tiga puskeskamas dan pembangunan RS Pratama di Kabupaten Jeneponto (23/02/2020).

Ketua umum GPMI Dhedi JL mengatakan; saya akan mengawal kasus ini sampai tuntas karena ini salah satu kejahatan yang di duga dilakukan secara berjamaah dan terstruktur.

Dhedi JL meminta kepada pihak Polda Sulawesi selatan sebagai institusi penegakan hukum untuk serius dan segera melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi di instansi Dinas Kesehatan Kab.Jeneponto yang sudah jelas di atur dalam Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemeberantasan tindak pidana korupsi.

laporan gpmi

GPMI memberikan laporan kepada pihak Polda Sulawesi selatan berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan terkait rehabilitas tiga puskesmas dan pembangunan RS Pratama Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

Parahnya lagi, menurut GPMI puskesmas yang belum beroperasi yaitu puskesmas embo yang sudah mengalami kerusakan parah, selain itu pembangunan RS Pratama Kecamatan Rumbia dimana pembagunan rumah dinas dokter di alihkan ke pembangunan pagar yang kami duga bahwa itu sudah melanggar perencanaan awal sesuai yang tercantum pada kontrak yang sudah di sepakati atas pembangunan tersebut.

Selain itu GPMI juga melaporkan hasil temuan LHP BPK RI Wilayah SulSel atas kekurangan volume pada rehabilitas di tiga puskesmas dan pembangunan RS Pratama yang sudah merugikan keuangan Negara.

Kedepannya, GPMI berharap pelaporan ini di atensi oleh pihak POLDA SULSEL dengan semua bukti dari hasil investigasi dan temuan LHP BPK yang sudah diserahkan.