Jaksa Agung Akan Ambil Langkah Terobosan Demi Selesainya Pelanggaran-Pelanggaran HAM Berat

Related

Ketua MPR Resmikan Sirkuit Nasional Zabaq Jambi

Jambi - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

Silaturahmi Perwakilan Angkatan Alumni SMA Diponegoro 1 Jakarta

Jakarta - Berawal dari komunikasi yang terjalin dari sesama...

Bambang Soesatyo Melepas Rally Motor Listrik Pertama di Indonesia

Bali - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

TRAVELOKA Kecewakan Customer, Customer Merugi

Jakarta - Traveloka yang merupakan sebuah layanan pemesanan tiket...

Share

- Advertisement -

Jakarta – Menyimak pemberitaan beberapa media massa, cetak dan online, tampak bahwa Jaksa Agung akan mengambil langkah terobosan untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa yang di dalamnya ada dugaan pelanggaran HAM yang berat.

Sampai saat ini, Komnas HAM telah selesai menyelidiki 12 peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa tersebut sesuai pasal 18 dan pasal 20 (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Seluruh berkas hasil penyelidikan itu telah diserahkan ke Jaksa Agung. Berkas-berkas itu telah diserahkan ke Jaksa Agung, ada yang telah berusia 15 tahun, dan juga ada hampir dua tahun yaitu tentang Peristiwa Paniai, Papua.

Atas langkah terobosan yang hendak diambil oleh Jaksa Agung itu, Amiruddin Ketua Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat ingin menyampaikan:

  1. Menghormati dan menyambut baik langkah terobosan yang hendak diambil Jaksa Agung, demi kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Terutama kepada korban dan keluarga korban. Mereka sudah terlalu lama menunggu.
  2. Langkah terobosan, perlu berbentuk langkah hukum, yaitu dimulainya penyidikan oleh Jaksa Agung atas beberapa Peristiwa sesuai pasal 21 dan 22 UU No. 26 Tahun 2000. Untuk memulai penyidikan, silakan Jaksa Agung memilih peristiwa yang mana saja dari 12 berkas hasil penyelidikan Komnas HAM yang telah diserahkan ke Jaksa Agung.
  3. Sesuai UU No. 26 Tahun 2000, selain langkah membentuk Tim Penyidik dan mulai melakukan penyidikan, bukanlah terobosan saat ini. Apalagi menyodorkan langkah-langkah pengkajian yang sekedar bermain wacana. Pengkajian akan berguna dalam rangka dimulainya penyidikan.
  4. Demi kepastian hukum dan pemulihan hak-hak korban, pemerintah perlu dan mendesak kiranya untuk mengeluarkan kebijakan baru sebagai dasar hukum untuk pemenuhan hak-hak korban. Jangan hak-hak korban terus diabaikan, akibat proses hukum yang buntu.
- Advertisement -