Masih Membandel, PT Tainan Disegel Disnakertrans

Related

Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Oleh E-Warong

Pesawaran - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial...

Etika dan Budaya Politik Interpelasi, Menohok Muka Sendiri

Jakarta - Interpelasi mengenai Formula E yang sedang gencar-gencarnya...

PP HIMMAH Audiensi Dengan Kejagung, Bertekad Sinergi Tegakkan Hukum

Jakarta - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH)...

Gerak Indonesia: BEM SI Ada Yang Menunggangi

Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)...

Rakor Biro Organisasi Telah Resmi Dibuka, Ini Sambutan Gubernur Sultra

Kendari – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara...

Share

Jakarta – Perusahaan yang masih membandel beroperasi pada masa saat PPKM yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, pada hari Kamis (29/7/2021) ditutup.

Perusahaan yang ditutup tersebut ialah PT. Tainan yang berlokasi di Kawasan Berikat Nusantara Cilincing. Perusahaan tersebut sebelumnya telah disegel pada hari Senin (26/7/2021) dan masih saja membandel.

Kepala Dinas Pengawasan Tenaga kerja dan
Transmigrasi Energi Provinsi DKI Jakarta Khadik Triyanto bersama Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara beserta satpol PP Jakarta Utara kembali menyegel PT Tainan mulai hari Kamis 29/7/2021 sampai dengan 2 Agustus 2021.

Suasana Penyegelan


“Sebenarnya perusahan ini sudah kami segel Senin kemarin karena di dapati ada 30 ibu hamil yang masih di pekerjakan dan tidak menerapkan protokol kesehatan,juga masih saja memperkerjakan 100% karyawannya,dan hari ini kami datang kembali setelah tim kami lakukan investigasi ternyata masih saja beroprasi,hari ini kami menyegel perusahaan ini sampai tanggal 2 Agustus 2021 atau setelah berakhir PPKM level 4.” Ujar Khadik

Ia menegaskan bahwa jika memang perusahaan ini masih membandel kembali, penindakan selanjutnya akan mengikuti hukum yang ada.

“Sekali lagi kami jelaskan di PPKM level 4 kali ini seluruh perusahaan atau pabrik hanya boleh memperkerjakan 50% karyawan nya tidak boleh ada sistim kerja malam(shift),dan terapkan Work From Home (WFH) bagi 50% nya lagi.Setelah hari ini kita segel dan masih bandel terpaksa kita kenakan sangsi penegakan hukum sesuai dengan pasal 15 junto pasal 13 undang-undang keselamatan kerja biar semua warga Indonesia mamahami dan menaati bahwa negara kita adalah negara hukum.” tutupnya.