Poros Rawamangun Tetap Lanjutkan Proses Hukum Terkait Pemotongan Insentif Petugas PJLP

Related

Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Oleh E-Warong

Pesawaran - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial...

Etika dan Budaya Politik Interpelasi, Menohok Muka Sendiri

Jakarta - Interpelasi mengenai Formula E yang sedang gencar-gencarnya...

PP HIMMAH Audiensi Dengan Kejagung, Bertekad Sinergi Tegakkan Hukum

Jakarta - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH)...

Gerak Indonesia : BEM SI Ada Yang Menunggangi

Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)...

Rakor Biro Organisasi Telah Resmi Dibuka, Ini Sambutan Gubernur Sultra

Kendari – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara...

Share

Jakarta – Kasus pemotongan insentif petugas PJLP yang terjadi di beberapa TPU di Jakarta Timur yang dilakukan oleh Kasatpel TPU mengundang banyak tanya dan kontroversi. Kasus ini mendapatkan atensi khusus dari Poros Rawamangun karena ini menyangkut hak banyak orang khususnya petugas PJLP Penggali.

Rudy Darmawanto selaku ketua Poros Rawamangun sendiri menaruh perhatian karena menurutnya ini sadis dan tidak ber-perikemanusiaan. Menurut Rudy, Kasatpel ini harus segera ditindak dan dimasukkan kedalam bui karena sudah terbukti bersalah.

Ia mengatakan akan tetap melanjutkan kasus ini ke ranah hukum demi terwujudnya keadilan bagi Petugas PJLP yang terkena dampak.

“Kasus pungutan di pemakaman ini akan kami lanjutkan ketingkat penyidikannya dengan melaporkan resmi ke pihak berwajib para pejabat dan kaslak yang terlibat karena ternyata pihak Kadis Pemakaman tidak melakukan apa-apa terhadap kasus ini. Padahal ketentuan biayanya terhadap penderita covid dari rumah sakit dan Hingga pemakaman telah di cover APBN Dan APBD” Ujar Rudy

Rudy juga mempertanyakan kejelasan mengenai pembagian biaya yang sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan No S-275/MK.02/2020 yang menyebut bahwa biaya pemulasaran jenazah sebesar 550.000. Tetapi para petugas hanya menerima 215.000 per orangnya.

“Didalam ketentuan tersebut diatas harga pemakaman itu 550 tetapi ternyata yang dibayarkan ke PJLP penggali 215 ribu rupiah. Yang 235 ribu rupiah itu kemana dan buat apa kan harus dijelaskan”.

Ia merasa harus diberikan kejelasan dan transparansi bagaimana pengaturan biaya pengurusan jenazah covid secara jelas dan lugas.