Banyak Keluarga Gubernur Duduki Jabatan Strategis, GPPB: Sumsel Bukan Hanya Milik Herman Deru

Related

Ini Permintaan MAKI ke Presiden Jokowi

Medan - Dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja...

Berhasil Ungkap Perampokan Toko Emas, HIMMAH Sumut Apresiasi Kapolda Sumut

Medan - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW...

Terpilih Secara Aklamasi Kamaluddin Nazuli Siregar Resmi Pimpin HIMMAH Asahan 2021-2023

Asahan - Kamaluddin Nazuli Siregar terpilih secara aklamasi menjadi...

Penggiat Anti Korupsi : Proyek Tahun Jamak Ogan Ilir 2007-2010 Berpotensi Rugikan Negara 103 Miliar

Palembang - Pegiat Antikorupsi Sumatera Selatan, Feri Kurniawan menilai...

Share

Palembang – Protes Elemen Pemuda dan Mahasiswa Sumsel soal Dugaan Nepotisme Gubernur Herman Deru Dapat Dukungan dari Jakarta

Belakangan santer diberikatan, sejumlah aktivis organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan menyoroti dugaan praktik dugaan nepotisme dilakukan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, lantaran banyaknya kerabat Herman Deru yang diangkat menduduki posisi strategis di Pemerintahan Sumsel.

Menanggapi hal itu, Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (GPPB) menyampaikan dukungannya terhadap sikap kritis elemen pemuda dan mahasiswa tersebut. Menurutnya, sikap kritis itu sangat diperlukan sebagai bentuk kontrol serta upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih.

“Kami sangat mendukung gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan pemuda dan mahasiswa Sumsel untuk memberantas nepotisme yang diduga dilakukan oleh Gubernur Sumsel. Supaya Gubernur membangun pemerintahan yang terbuka dan adil, serta memiliki visi misi untuk mensejahterakan rakyat,” ujar Ketua Umum GPPB, Abraham di Jakarta, Selasa (26/4/2021).

Abraham menyampaikan, fenomena banyaknya kerabat Herman Deru yang menduduki jabatan-jabatan strategis di Sumsel merupakan hal yang tidak baik untuk dilakukan. “Seharusnya beliau menjaga marwah dan memposisikan orang lain, kan Sumsel bukan punya Herman Deru, tapi milik masyarakat,” paparnya.

Abraham menambahkan, pemuda harus melawan dan menyampaikan aspirasinya serta menyadarkan masyarakat bahwa di Sumsel terjadi dugaan praktik nepotisme. “Ini kan ada DPRD, mereka bisa menyampaikan ke DPRD untuk membuat panitia khusus untuk menegur Gubernur Sumsel agar tidak melakukan praktik nepotisme,” jelasnya.

Lebih lanjut, Abraham juga merespons visi misi atau janji kampanye yang disampaikan oleh Herman Deru soal tata kelola pemerintah yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.

“Visi-misi itu ternyata berbeda dengan yang terjadi saat ini. Artinya Herman Deru sudah mengkhianati rakyat, ia sudah berbohong kepada masyarakat Sumsel, tidak sesuai dengan janji sebelum ia menjadi Gubernur. Maka dari itu, lakukan gerakan mosi tidak percaya kepada Gubernur Sumsel, agar dia tidak melakukan praktik nepotisme ini kian menggurita di Sumsel” tutupnya.