Interpelasi DPRD DKI Jakarta Asal Bunyi, Ini Kata Poros Rawamangun

Related

Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Oleh E-Warong

Pesawaran - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial...

Etika dan Budaya Politik Interpelasi, Menohok Muka Sendiri

Jakarta - Interpelasi mengenai Formula E yang sedang gencar-gencarnya...

PP HIMMAH Audiensi Dengan Kejagung, Bertekad Sinergi Tegakkan Hukum

Jakarta - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH)...

Gerak Indonesia: BEM SI Ada Yang Menunggangi

Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)...

Rakor Biro Organisasi Telah Resmi Dibuka, Ini Sambutan Gubernur Sultra

Kendari – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara...

Share

Jakarta – Sebanyak 33 anggota Dewan dari Fraksi PDI-P dan PSI sepakat untuk mengajukan hak interpelasi kepada pimpinan DPRD DKI, Rencana interpelasi yang akan digulirkan DPRD DKI Jakarta untuk meminta penjelasan Gubernur Anies Baswedan tentang penyelenggaraan Formula E tahun depan menjadi sorotan belakangan ini.

Rencana interpelasi ini sendiri tak hanya mendapat dukungan, namun juga mendapat penolakan dari beberapa elemen. Salah satu yang memberikan tanggapan mengenai interpelasi tersebut adalah Rudy Darmawanto. Ia sendiri merupakan ketua Poros Rawamangun dan juga Direktur Anies Fans Club.

Rudy sendiri mengatakan bahwa interpelasi tak boleh sembarang interpelasi. Harus mengikuti kaidah yang sudah dituangkan di Pasal 27A Undang-Undang No 22 Tahun 2003, dan juga yang sudah dituangkan di Tata Tertib DPRD.

“Interpelasi harus memenuhi kaidah politik meskipun interpelasi sebagai hak anggota DPRD. Tetapi usulan Interpelasi harus memenuhi kaidah sesuai dengan Pasal 27A undang-undang No. 22 tahun 2003 dan atau Tata tertib DPRD. Dalam arti lain usulan Interpelasi harus memenuhi unsur dan argumentasi tentang  apa yang menjadi pokok masalahnya. Contoh bila yang dimasalahkan soal rencana kegiatan Pemda DKI Jakarta terhadap kegiatan Formula E apakah kegiatan tersebut sudah terselenggara atau belum dan apakah kegiatan tersebut diduga menyengsarakan masyarakat Jakarta atau tidak atau kebijakan tersebut tidak memenuhi asas kepatutan kehidupan masyarakat Jakarta atau tidak. Harusnya begitu narasi politik yang harus dibangun oleh pengusul Interpelasi. Jadi ngga boleh asal usul Itu namanya asbun dan cari perhatian dan genit sehingga usulan tersebut wajar dan patut ditolak oleh mayoritas anggota dewan lainya”. Ujar Rudy disela-sela kegiatan Vaksinasi DPD KNPI DKI Jakarta

Ia sendiri heran mengapa bisa anggota DPRD asal main Interpelasi tanpa memperhatikan kaidah yang ada. Walaupun memang mereka punya hak untuk melalukan Interpelasi. Tak patut menurutnya anggota DPRD asal bunyi tanpa ada landasannya.

“Jadi tidak boleh anggota DPRD hanya asal usul dan melakukan kegiatan Politik yang tidak memenuhi Kaidah ketentuan Dan argumentasi Sesuai Pasal 27A Meskipun Itu Hak nya.” Tambahnya.

Rudy Sendiri merasa Formula E ini sangat bermanfaat bagi Masyarakat. Tak hanya Jakarta yang namanya naik. Namun Indonesia juga akan naik namanya di kancah dunia. Serta dampak ekonomi yang bisa meroket apabila banyak kunjungan ke Indonesia untuk menyaksikan Formula E.

“Kebijakan kegiatan Formula E telah terjadual tahun depan dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat Jakarta dan Citra Indonesia di mata dunia. Jadi usulan Interpelasi yg digagas oleh anggota DPRD dari Unsur fraksi PDIP Dan PSI sebagai pelajaran berharga bagi semua Pimpinan Partai Politik bahwa Pimpinan Partai Politik kedepan harus mengajukan dan menampilkan kader nya sebagai kader yang mempunyai rasa kebangsaan, mempunyai rasa empati dan paham tupoksinya sebagai anggota DPRD. Paling tidak seleksi awal pencalonan anggota dprd nya harus ikut sekolah Politik dulu dan Belajar trias Politika.” Tambahnya

Rudy berharap para Dewan tersebut bisa memberikan Perilaku yang baik di mata masyarakat. Karena Citra mereka ditentukan oleh bagaimana mereka ber-perilaku di mata masyarakat. Jangan sampai Anggota DPRD kerjanya mencari sensasi saja.

“Harapan kita semua Citra Parlementarian Sangat ditentukan oleh perilaku Politik anggota dewannya. Masa selama 5 tahun sebagai anggota dewan baru mau belajar Politik dan kapan mau ngurus dan melayani masyarakatnya. Kalau mereka ngga sekolah Politik, maka selama 5 tahun mereka belajar Politik dan meninggalkan periodenya, lalu apa arti MD 3, apa itu Tatib, apa itu hak dan kewajiban anggota dan apa Itu RPJMD. Jadi mereka malah sibuk belajar lupa melayani masyarakatnya” Tutup Rudy.