BLT Habis Hanya Untuk Rapid Tes, Pemda Sinjai di Desak untuk Gratiskan Rapid Tes

Related

Ketua MPR RI Bamsoet Tantang Ducati Produksi Motor Listrik

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

M.Fajar Hasan: Tahun Politik 2023, Kita Berharap Iklim Investasi RI Stabil

Jakarta - Muhammad Fajar Hasan, pengusaha asal Sulawesi Tenggara...

1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading Gelar Nonton Bareng FIFA World Cup Qatar 2022 

Jakarta - Bagi pecinta sepak bola, Piala Dunia tentu sangat dinantikan. Rela bergadang demi menyaksikan timkesayangan yang bertanding di lapangan hijau. Nah, bagikalian pecinta sepak bola tak perlu khawatir. Sebab, 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading telahmendaftarkan “Café Komunal” sebagai tempat nontonbareng FIFA...

Share

- Advertisement -

Setelah keluarnya edaran dari kemeskes RI tentang harga rapid tes untuk masyarakat sampai hari ini belum ada langkah kongkrit yang di lakukan oleh pemerintah daerah Sinjai.

Hal ini menandakan bahwa pemda Sinjai dalam hal ini bupati sinjai tidak serius menyikapi apa yang menjadi permasalahan yang ada di masyarakat

Oleh karena itu kami dari korkab suara indonesia meminta bupati sinjai untuk mengambil langkah cepat dalam hal ini karena ini sangat membebani masyarakat, sinjai dimna di dalam kondisi seperti ini mereka harus lagi mengeluarkan biaya apabila ingin keluar di Kabupaten Sinjai.

Banyak juga calon mahasiwa yg mendaftar di makassar, mereka juga diwajibkan membawa surat keterangan rapid test untuk mengikuti ujian tes masuk perguruan tinggi, hal ini membebani calon mahasiswa tersebut.

Hal ironis lainnya, BLT Rp.600rb diberikan per kartu keluarga. Setiap kartu keluarga bisa sampai 6 orang, jika menggunakan biaya rapid tes dari Kemenkes, yakni berkisar 150.000/tes x 6 orang = Rp.900.000,
Bisa habis BLT hanya untuk rapid tes.

Penarikan biaya untuk rapid test menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Wabah Covid-19 juga sangat menggangu perekonomian. Banyak warga yang mengalami kesulitan keuangan di tengah pandemi ini.

Kami meminta agar ada kebijakan pemeritah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rentan miskin, dan tidak mampu dapat rapid test dengan biaya ditanggung pemda, Ujar Arjuna Ginting, Korkab Suara Indonesia.

- Advertisement -