Pengurus Pusat Gemei Desak Presiden Jokowi untuk Transparan Soal Omnibus Law

Related

Ketua MPR RI Bamsoet Tantang Ducati Produksi Motor Listrik

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

M.Fajar Hasan: Tahun Politik 2023, Kita Berharap Iklim Investasi RI Stabil

Jakarta - Muhammad Fajar Hasan, pengusaha asal Sulawesi Tenggara...

1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading Gelar Nonton Bareng FIFA World Cup Qatar 2022 

Jakarta - Bagi pecinta sepak bola, Piala Dunia tentu sangat dinantikan. Rela bergadang demi menyaksikan timkesayangan yang bertanding di lapangan hijau. Nah, bagikalian pecinta sepak bola tak perlu khawatir. Sebab, 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading telahmendaftarkan “Café Komunal” sebagai tempat nontonbareng FIFA...

Share

- Advertisement -

Jakarta – Kumpulan naskah UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada (5/10/20) mendapat banyak kritikan dari masyarakat luas karna dinilai merugikan buruh atau pekerja, dan pengesahannya dianggap sangat terburu-buru pada masa covid-19 saat ini.

Pemerintah dianggap lalai dalam menangani covid namun sangat tergesa-gesa dalam membahas UU Cipta Kerja Omnibus Law tersebut bahkan DPR RI sampai saat ini tidak pernah membahas penyelesaian atau mencarikan vaksin covid 19.

Sejak disahkan tidak ada transparasi dari DPR RI kepada masyarakat tentang Draft Final UU Cipta Kerja bahkan draft tersebut mengalami banyak perubahan halaman. Draft pertama berjumlah 1.028 halaman, draft kedua berjumlah 905 halaman, draft ketiga berjumlah 1.052 halaman, keempat berjumlah 1.035 halaman dan terbaru naskah final UU Cipta Kerja tersebut berjumlah 812 halaman. Padahal transparasi draft final sangatlah penting bagi masyarakat untuk mengawal keaslian Draft Final UU Cipta Kerja sejak hari disahkannya, namun pemerintah tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengawal.

“Perlunya transparansi UU Cipta Kerja sejak awal disahkan, PP GEMEI menantang DPR RI diskusi terbuka untuk membahas UU Cipta Kerja dan yang mana saja telah di tandatangani. Tentang apa sebenarnya tujuan pemerintah tetap mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja, sedangkan kami sebagai rakyat menganggap hal ini sangat merugikan untuk masyarakat luas. Kita tahu bahwa sejak disahkannya UU Cipta Kerja ini, terjadi penolakan dari berbagai golongan hampir diseluruh wilayah Indonesia” Tegas Albar ketua PP Gemei.

- Advertisement -