Bantah Ada Mark-Up Pembangunan Sekolah di Pandeglang, Dindikbud dan Konsultan Kontruksi Enggan Buka RAB

Related

Ini Permintaan MAKI ke Presiden Jokowi

Medan - Dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja...

Berhasil Ungkap Perampokan Toko Emas, HIMMAH Sumut Apresiasi Kapolda Sumut

Medan - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW...

Terpilih Secara Aklamasi Kamaluddin Nazuli Siregar Resmi Pimpin HIMMAH Asahan 2021-2023

Asahan - Kamaluddin Nazuli Siregar terpilih secara aklamasi menjadi...

Penggiat Anti Korupsi : Proyek Tahun Jamak Ogan Ilir 2007-2010 Berpotensi Rugikan Negara 103 Miliar

Palembang - Pegiat Antikorupsi Sumatera Selatan, Feri Kurniawan menilai...

Share

Pandeglang – Komunitas Nasional Pemuda Independen (KNPI) Plat Merah mengajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang dan Konsultan Kontruksi PT Banten Putra Konstruksi dan Perseroan Komoditer CV WWJ Mandiri membedah Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pembangunan revitalisasi SMPN 1 Pagelaran dan rehabilitasi SDN Manglid 2 Cibitung.

Permintaan itu disampaikan Sekretaris Jenderal KNPI Plat Merah Iding Gunadi, saat melakukan audiensi di Kantor Dindikbud Pandeglang, yang diduga sebelumnya terdapat kejanggalan dan terindikasi ada praktek mark-up anggaran, Jumat (25/06) kemarin.

“Sebelumnya, karena semua pihak terkait (Dinas dan Konsultan Konstruksi) sudah ada disini. Maka kami meminta agar pihak Konsultan membuka rancangan anggaran biayanya. Karena kami melihat, pembangunan sekolah di SMP 1 Pagelaran dan SD Manglid 2 Cibitung ini janggal, dan kami menduga ini ada praktek mark-up anggaran,” kata Iding saat audiensi dengan Dindikbud Pandeglang.

Diketahui, mengacu pada plang papan informasi yang terpampang dilokasi, alokasi anggaran revitalisasi SMPN 1 Pagelaran sebesar Rp. 505.440.000. Sementara itu, untuk alokasi anggaran rehabilitasi SDN Manglid 2 Cibitung sebesar Rp. 434.470.965,18.

Menurut Iding, dengan alokasi anggaran sebesar itu, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, bukan hanya bisa melakukan rehabilitasi atau pun revitalisasi ruang kelas baru saja. Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, kata Iding, sangat bisa membangun gedung sekolah baru.

“Justru kami melihat, dengan jumlah anggaran itu bukan hanya bisa merehabilitasi ataupun revitalisasi ruang kelas, anggaran sebesar itu sangat bisa untuk membangun ruang kelas baru, baik ditingkat SMP maupun SD. Apalagi berdasarkan pantauan kami, rehab maupun revitalisasi nya juga asal-asalan. Bahkan yang ironisnya, spesifikasi bangunan-nya juga dikurangi, apalagi kalau bukan mark-up,” tegas Iding.

Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, Dindikbud Pandeglang, Hafid Herdian membantah bahwa dalam mekanisme rehabilitasi ruang kelas di SDN Manglid 2 Cibitung itu terdapat praktek mark-up anggaran.

Hafid mengklaim bahwa, rehabilitasi sekolah di SDN Manglid 2 Cibitung dengan anggaran 400 juta lebih itu, sudah sesuai dengan perencanaan awal yang dirumuskan sesuai harga perkiraan barang/jasa (HPS) yang ditetapkan.

“Jadi kami itu sudah merumuskan sesuai dengan perencanaan. Kami menganggarkan biaya pembangunan ruang kelas itu, satu ruang kelas itu kami anggarankan sekitar 60 sampai 70 juta. Penganggaran itu, berdasarkan hasil dari hitungan konstruksi. Kami juga sudah melakukan efisiensi anggaran,” katanya

Membantah pernyataan Hafid, Iding pun meminta agar pihak dinas membuka rancangan anggaran biaya (RAB) rehabilitasi ruang kelas. Pasalnya, Iding menilai, jawaban Kasi Sarana dan Prasana Sekolah Dasar, Dindikbud Pandeglang, hanya akan melahirkan perdebatan kusir.

“Sudah, kalau begini nanti ada perdebatan kusir. Ada baiknya ayo kita buka bersama-sama rancangan anggaran biaya-nya. Kita bedah disini, mumpung disini sudah ada semua pihak. Agar ketahuan dimana saja ada praktek mark-up nya,” kata Iding menjawab pernyataan Hafid.

Menjawab pernyataan Iding, Kasi Sarana dan Prasarana SMP Dindikbud, Rifai mengatakan bahwa, pihak KNPI Plat Merah tidak punya wewenang.

Pasalnya, yang mempunyai wewenang atas permintaan itu hanyalah auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pengawas Keuangan (BPK).

“Maaf pak, ini audiensi bukan audit, yang punya wewenang itu hanya auditor,” kata Rifai, menjawab permintaan Iding.

Mennaggapi hal tersebut, Iding mengatakan, pihaknya berkewajiban untuk mempertanyakan hal tersebut, karena statusnya sebagai sosial kontrol pemerintah.

“Apa pak, saya disini sebagai sosial kontrol, wajib mempertanyakan itu pak. Kalau begini tidak ada keterbukaan dari pihak dinas ataupun dari pihak konsultan, tentang penyerapan anggaran disitu.” kata Iding.

“Makanya kita perlu dokumen itu, oleh karena itu, untuk menjawab praduga tak bersalah itu, diperlukan RAB. Karena dengan RAB lah, kita akan tau harga satuan dan lainnya. Kemudian dengan RAB itulah, kita akan tau bahwa, dugaan mark-up anggaran itu ada,” tegas Iding.

Mengacu pada pasal 55 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Inormasi Publik (KIP) disebutkan bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.