Demo Serentak, PP HIMMAH Tolak IKN, Presiden 3 Periode dan Minta Jokowi Pecat 6 Menteri Yang Sengsarakan Rakyat

Related

Share

- Advertisement -

Jakarta – (14/4/2022) Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah PP HIMMAH beserta Cabang dan Provinsi se Indonesia demo Tolak IKN, Tolak Kenaikan BBM, Tolak Presiden 3 Periode dan Minta Jokowi Copot 6 (enam) Menteri yang sengsarakan rakyat.

Turut hadir langsung Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution didampingi Sekretaris Jenderal Saibal Putra, Ketua PW HIMMAH DKI Jakarta Sahala Pohan dan beberapa Pengurus PP HIMMAH

Dalam orasinya koordinator aksi Sahala Pohan menyampaikan

“Penundaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah jelas melanggar konstitusi dan mengkhianati amanat reformasi 1998. Seperti hal yang disampaikan Bapak Joko Widodo bahwa pengusulan penundaan pemilu adalah orang yang ingin menampar mukanya, menjerumuskannya dan orang atau kelompok yang cari muka”. terangnya

“Terkait dengan pemilu, sudah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyepakati Pemilu pada 14 februari 2024” tambah Sahala yang juga Ketua PW HIMMAH DKI Jakarta

Lanjut Orasi, Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution menyampaikan ada beberapa tuntutan PP HIMMAH yang aksi serentak bersama cabang dan wilayah HIMMAH se Indonesia

“Ada beberapa tuntutan HIMMAH diantaranya Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) dan rakyat Indonesia dengan tegas menolak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Melalui kajian-kajian PP HIMMAH menilai tidak ada urgensi atau kedaruratan yang membuat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemindahaan Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur merupakan sebuah keputusan yang tidak tepat. Kebutuhan anggaran untuk pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah anggaran yang sedikit apalagi dibebankan kepada APBN. Adapun kucuran anggaran tahap I IKN mencapai Rp 466 Trilyun. Disamping menggunungnya hutang negara yang sudah mencapai Rp 7000 T, Softbank juga hengkang dari proyek IKN” tegasnya

Lebih dalam dikaji dari AMDAL nya, banyak limbah kotor Batubara di IKN. Kita menduga jelas bahwa pemindahan IKN itu adalah kepentingan sekelompok orang yang akan menambah hutang Negara Indonesia yang akan semakin meroket.

Kondisi ekonomi Indonesia juga sedang tidak baik dan sangat memprihatinkan disebabkan 2 tahun terakhir fokus kepada penanganan covid 19 berdampak keras kepada kondisi ekonomi rakyat yang sangat memperihatinkan. Kenaikan harga-harga pangan dibuktikan dengan langka nya dan naiknya harga migor dan kebutuhanpangan lainnya, pajak naik sehingga mengakibatkan rakyat semakin menjerit. Belum lagi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax yang naik dengan angka tinggi dari Rp 9.000-9.400 menjadi Rp 12.500-Rp 13.00 per liter per 1 April 2022 kemarin.”

Lanjut Razak intinya ada banyak imbas IKN diantaranya hutang negraa menjadi Rp 7000 Trilyun, BBM Naik, Pajak Naik 11%, Minyak Goreng Langka, mahal.

Sejkend PP HIMMAH Saibal Putra menambahkan Kinerja buruk para Menteri Kabinet Indonesia Maju ditambah Kepala Otorita IKN Bambang Susantono tidak mampu mecari investor. Bambang juga menyampaikan dana pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat yang diperoleh melalui crowd funding atau urun dana artinya meminta dana kepada rakyat ditengoh ekonomi sulit saat ini.

Maka dari itu Himpunan Mahasiswa Al Washliyah meminta agar pemerintah lebih baik fokus dalam menangani pemukihan ekonomi akibat Covid-19 dan HIMMAH juga meminta pemerintah agar fokus mengurus utang Negara yang mencapai hampir mencapai 7.000 T. Pemerintah juga sebaiknya harus fokus untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menyelesaikan beberapa permasalahan dalam negeri.
Berangkat dari latar belakang diatas Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) aksi unjuk rasa menyampaikan pendapat dengan tuntutan sebagai berikut :

  1. Menolak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur
  2. Menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan pemilu tetap dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai amanat konstitusi
  3. Menolak keras perpanjang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia karena langgar konstitusi dan amanat reformasi 1998
  4. Mendesak Pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan dan menstabilkan harga pangan
  5. Copot Menteri yang suka import barang dari luar dan menteri yang bicara tentang penundaan pemilu 2024 :
    a. Menteri Perdagangan M.Lutfi
    b. Menteri BUMN Erick Thohir
    c. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia
    d. Menteri Dalam Negri Tito Karnavian e. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan

f. Menteri ESDM, Arifin Tasrif

2 jam menyampaikan orasi di depan patung kuda PP HIMMAH lanjut aksi di DPR sambil melakukan gerakan lempar cuttom buds di DPR agar walil rakyat anggota DPR tidak pekak dan mendengar aspirasi dan jeritan rakyat Indonesia.

- Advertisement -