Desak Tersangkakan RJ Lino dan Periksa Jusuf Kalla, Gagak: Kejaksaan Agung Jangan Lemah

Related

PP HIMMAH : Kami Apresiasi Menag Terkait Perpres Pesantren

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa...

Ini Permintaan MAKI ke Presiden Jokowi

Medan - Dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja...

Berhasil Ungkap Perampokan Toko Emas, HIMMAH Sumut Apresiasi Kapolda Sumut

Medan - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW...

Terpilih Secara Aklamasi Kamaluddin Nazuli Siregar Resmi Pimpin HIMMAH Asahan 2021-2023

Asahan - Kamaluddin Nazuli Siregar terpilih secara aklamasi menjadi...

Share

Jakarta – Aksi unjuk rasa terjadi di depan gedung Kejaksaan Agung RI, Jl. Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (17/6/2921). Massa yang tergabung dalam Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak) nuntut usut tuntas kasus dugaan korupsi perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan kerugian negara ditaksir 4,08 triliun.

Dalam orasinya, Korlap aksi, Supriadi menyampaikan desakan untuk segera tersangkakan RJ Lino dan periksa Jusuf Kalla terkait kasus yang sedang diproses oleh Kejaksaan Agung.

“Tuntutan kami jelas, bahwa Kejaksaan Agung tidak boleh Tebang pilih dan harus berani mentersangkakan RJ Lino dan periksa Jusuf Kalla. Jangan buat rakyat menunggu terlalu lama karena bisa saja rakyat curiga kalau misalkan Kejaksaan Agung main mata dengan terduga koruptor ini,” ujarnya.

Selain itu, Supriadi menegaskan bahwa hasil temuan BPK RI terkait kerugian negara semestinya menjadi rujukan dalam memproses kasus ini.

“BPK sudah melakukan audit dan menemukan kerugian negara dalam perpanjangan kontrak JICT namun sampai saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab. Semestinya Kejaksaan Agung harus usut tuntas secara transparan dan tanpa pandang bulu. Siapapun itu harus dijerat hukum kalau terbukti bersalah tak kecuali itu mantan wakil presiden Jusuf Kalla,” tambahnya.

Pelindo II selama dipimpin oleh RJ Lino sebagai direktur utama, menurut Supriadi, diduga banyak masalah terkait dengan kasus tindak pidana korupsi.

“RJ Lino sekarang sudah ditahan oleh KPK dalam kasus yang berbeda. Ini membuktikan saat RJ Lino menjabat sebagai Dirut ditengarai sering menyalahgunakan wewenang sehingga banyak merugikan negara. Buktinya temuan BPK sebagai rujukan yang sah. Makanya jangan sampai Kejaksaan lempem atau lembek karena semua sama di depan hukum,” ungkapnya.

“Selama RJ belum dijadikan tersangka dan Kejaksaan Agung belum memeriksa Jusuf Kalla maka kami pastikan akan terus mengawal kasus ini karena tidak main-main kerugian negara. Uang yang diduga dirampok itu harus dirampas kembali untuk diserahkan ke negara dan pelakunya harus dijerat hukum yang setimpal,” tutup Supriadi.