Desak Tersangkakan RJ Lino dan Periksa Jusuf Kalla, Gagak: Kejaksaan Agung Jangan Lemah

Related

Ketua MPR RI Bamsoet Tantang Ducati Produksi Motor Listrik

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

M.Fajar Hasan: Tahun Politik 2023, Kita Berharap Iklim Investasi RI Stabil

Jakarta - Muhammad Fajar Hasan, pengusaha asal Sulawesi Tenggara...

1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading Gelar Nonton Bareng FIFA World Cup Qatar 2022 

Jakarta - Bagi pecinta sepak bola, Piala Dunia tentu sangat dinantikan. Rela bergadang demi menyaksikan timkesayangan yang bertanding di lapangan hijau. Nah, bagikalian pecinta sepak bola tak perlu khawatir. Sebab, 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading telahmendaftarkan “Café Komunal” sebagai tempat nontonbareng FIFA...

Share

- Advertisement -

Jakarta – Aksi unjuk rasa terjadi di depan gedung Kejaksaan Agung RI, Jl. Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (17/6/2921). Massa yang tergabung dalam Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak) nuntut usut tuntas kasus dugaan korupsi perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan kerugian negara ditaksir 4,08 triliun.

Dalam orasinya, Korlap aksi, Supriadi menyampaikan desakan untuk segera tersangkakan RJ Lino dan periksa Jusuf Kalla terkait kasus yang sedang diproses oleh Kejaksaan Agung.

“Tuntutan kami jelas, bahwa Kejaksaan Agung tidak boleh Tebang pilih dan harus berani mentersangkakan RJ Lino dan periksa Jusuf Kalla. Jangan buat rakyat menunggu terlalu lama karena bisa saja rakyat curiga kalau misalkan Kejaksaan Agung main mata dengan terduga koruptor ini,” ujarnya.

Selain itu, Supriadi menegaskan bahwa hasil temuan BPK RI terkait kerugian negara semestinya menjadi rujukan dalam memproses kasus ini.

“BPK sudah melakukan audit dan menemukan kerugian negara dalam perpanjangan kontrak JICT namun sampai saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab. Semestinya Kejaksaan Agung harus usut tuntas secara transparan dan tanpa pandang bulu. Siapapun itu harus dijerat hukum kalau terbukti bersalah tak kecuali itu mantan wakil presiden Jusuf Kalla,” tambahnya.

Pelindo II selama dipimpin oleh RJ Lino sebagai direktur utama, menurut Supriadi, diduga banyak masalah terkait dengan kasus tindak pidana korupsi.

“RJ Lino sekarang sudah ditahan oleh KPK dalam kasus yang berbeda. Ini membuktikan saat RJ Lino menjabat sebagai Dirut ditengarai sering menyalahgunakan wewenang sehingga banyak merugikan negara. Buktinya temuan BPK sebagai rujukan yang sah. Makanya jangan sampai Kejaksaan lempem atau lembek karena semua sama di depan hukum,” ungkapnya.

“Selama RJ belum dijadikan tersangka dan Kejaksaan Agung belum memeriksa Jusuf Kalla maka kami pastikan akan terus mengawal kasus ini karena tidak main-main kerugian negara. Uang yang diduga dirampok itu harus dirampas kembali untuk diserahkan ke negara dan pelakunya harus dijerat hukum yang setimpal,” tutup Supriadi.

- Advertisement -