DPD ANPBN Kab. Pacitan Mendukung Penuh Langkah Yusril Ihza Mahendra Gugat Permen-KP

Related

Ketua MPR Resmikan Sirkuit Nasional Zabaq Jambi

Jambi - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

Silaturahmi Perwakilan Angkatan Alumni SMA Diponegoro 1 Jakarta

Jakarta - Berawal dari komunikasi yang terjalin dari sesama...

Bambang Soesatyo Melepas Rally Motor Listrik Pertama di Indonesia

Bali - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

TRAVELOKA Kecewakan Customer, Customer Merugi

Jakarta - Traveloka yang merupakan sebuah layanan pemesanan tiket...

Share

- Advertisement -

Pacitan – Asosiasi Nelayan & Pengepul BBL Nusantara (ANPBN ) pimpinan daerah kabupaten Pacitan mendukung penuh upaya hukum yang dilakukan oleh Yusril bersama advokat Ihza & Ihza Law Firm mengajukan judicial review (JR) atau hak menguji formil dan materil terhadap aturan larangan ekspor benih lobster, Eks menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra meminta Mahkamah Agung (MA) membatalkan aturan tersebut.


” Kabar ini tentu sangat menggembirakan hati kami nelayan kecil yang selama ini mencari keadilan atas peraturan yang melarang ekspor benur, karena selama ini peraturan tersebut membuat ketidakpastian hukum terhadap kami nelayan serta harga benur yang fluktuatif naik turunnya akibat peraturan tersebut.” Ujar Jito Sekretaris DPD ANPBN

Hal senada juga dibenarkan oleh Pembina Asosiasi Nelayan & Pengepul Benur Nusantara daerah kabupaten Pacitan yang juga Aktivis Nasional.

“Saya kira langkah judicial review (JR) yang diajukan Prof. Yusril ini sudah sangat tepat karena memang banyak sekali problematika hukum yang dirasakan temen temen nelayan kecil dan juga para pengepul BBL akibat permen KP yang melarang ekspor benur, banyak sekali kerugian nelayan dari keramba mangkrak,harga yang tidak stabil dan belum lagi nelayan maupun pengepul harus berurusan dengan pihak penegak hukum,kerugian nelayan tidak hanya materi tapi kerugian moral. Sebab nelayan kecil didaerah banyak yang berhutang untuk membuat keramba.” Imbuh Akha kepada pewarta

Langkah Eks Menteri Hukum HAM tersebut banyak mendapatkan dukungan dari berbagai nelayan didaerah, sehingga langkah tersebut dinilai sangat tepat.

- Advertisement -