DPP KAMPAK Merah Putih Sesalkan Tindakan Kapolres Kota Serang Perihal Kasus Artis NM

Related

Kader Peradi Medan di DPN Diimbau Mengundurkan Diri

MEDAN - Kader Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) asal Kota...

Mahasiswa Tantang KPK Usut Tuntas Kasus Perjalanan Dinas Fiktif

Jakarta - Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Labuhanbatu...

Share

- Advertisement -

Jakarta – Ketua DPP Komunitas Aksi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (KAMPAK) Merah Putih Sahala Pohan sungguh sangat menyayangkan atas tindakan Kapolda Banten dan Kapolres Kota Serang yang tidak tegas untuk menahan tersangka Nikita Mirzani yang sudah tidak kooperatif dalam beberapa panggilan penyidik sebelumnya.

“Kita khawatir atas tindakan itu citra polri menjadi tidak baik dimata rakyat dikarnakan hukum itu sudah mulai dilontarkan hanya untuk masyarakat yang lemah.” Ungkap Sahala di Jakarta (04/08).


Diketahui bahwa Nikita Mirzani ditangkap polisi di pusat perbelanjaan Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2022). Nikita Mirzani ditangkap karena dianggap tidak kooperatif.
Nikita Mirzani ditangkap terkait dengan kasus UU ITE, yakni dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra terkait unggahan di Story akun Instagram miliknya.


Kabid Humas Polda Banten Kombes Shinto Silitonga menjelaskan alasan Nikita ditangkap. Wanita tersebut ditangkap Polresta Serang Kota karena dinilai tidak kooperatif. Bahwa penangkapan Nikita Mirzani dipimpin langsung Kasat Reskrim Polresta Serang Kota AKP David Adhi Kusuma dengan membawa tiga personel Polwan.

Penangkapan dilaksanakan secara persuasif dengan terlebih dahulu menunjukkan identitas penyidik dan surat perintah penangkapan terhadap Tersangka NM
Penyidik telah mengirimkan surat panggilan kepada Nikita, Senin (20/6/2022) dan penjadwalan ulang pemeriksaan pada Rabu (6/7/2022). Namun, dua panggilan pemeriksaan itu tidak dipenuhi oleh Nikita Mirzani.


“Pertimbangan penangkapan terhadap tersangka Nikiya Mirzani tentu saja pada sikap Nikita Mirzani yang cenderung tidak kooperatif selama penyidikan meski penyidik sudah beberapa kali menyampaikan himbauan agar tersangka kooperatif selama proses penyidikan berlangsung.” kata Shinto.


Kasus yang hampir sama pada tahun 2021 ada seorang ibu-ibu dan bayinya yang berusia enam bulan harus menghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lhoksukon, Aceh Utara. Isma divonis bersalah karena melanggar Undang-undang Informasi dan Traksaksi Elektronik (UU ITE) oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh Utara.


“Seharusnya mereka diperlakukan dengan adil. Jangan hanya karna Nikita Mirzani mendapingi 3 (tiga) orang anak malah itu dibuat sebagai pertimbangan kemanusiaan, jangan sampai nanti seluruh rakyat Indonesia menduga bahwa Kapolda Banten dan Kapolres Kota Serang mendapat hadiah sehingga tidak dilakukan penahanan.” Tutup Sahala


Di akhir pernyataannya Sahala juga mengatakan jika tersangka Nikiya Mirzani tidak segera di tahan maka pihaknya akan segera melaksanakan aksi unjuk rasa, meminta agar Bapak Kapolri segera evaluasi bila perlu copot Kapolda Banten dan Kapolres kota serang.

- Advertisement -