Dugaan Korupsi Dana Covid 19 Kab.Lahat , KPK Diminta Segera Usut Tuntas

Related

Ini Permintaan MAKI ke Presiden Jokowi

Medan - Dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja...

Berhasil Ungkap Perampokan Toko Emas, HIMMAH Sumut Apresiasi Kapolda Sumut

Medan - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW...

Terpilih Secara Aklamasi Kamaluddin Nazuli Siregar Resmi Pimpin HIMMAH Asahan 2021-2023

Asahan - Kamaluddin Nazuli Siregar terpilih secara aklamasi menjadi...

Penggiat Anti Korupsi : Proyek Tahun Jamak Ogan Ilir 2007-2010 Berpotensi Rugikan Negara 103 Miliar

Palembang - Pegiat Antikorupsi Sumatera Selatan, Feri Kurniawan menilai...

Share

Jakarta – Sekelompok pemuda kembali mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (23/6/2021). Kedatangan massa yang mengatasnamakan diri dari Serikat Mahasiswa Pemantau Korupsi (SMPK) mempertanyakan tindak lanjut laporan dugaan korupsi dana Covid-19 di Kabupaten Lahat.

Massa membentangkan dua spanduk dan beberapa poster yang bertuliskan “KPK Segera Periksa dan Tersangkakan Cik Ujang Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Kab. Lahat, Sumsel” dan “Laporan Sudah Masuk, Bukti Sudah Ada, KPK Kapan Periksa dan Tersangkakan Cik Ujang?”. Selain itu, tampak satu orang memakai topeng Cik Ujang yang memaki baju oren tahanan KPK.

Menurut koordinator aksi Tobi Fransisco, aksi tersebut sebagai bentuk pengawalan terhadap laporan dugaan penyelewenangan dana Covid-19 di Kabupaten Lahat.

“Sampai saat ini laporan dugaan korupsi dana Covid-19 Kabupaten Lahat belum jelas prosesnya, padahal bukti tambahanpun sudah diserahkan ke KPK. Semestinya segera diproses karena ini sangat mendesak terkait dana yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 yang sangat mencekam ini,” ungkapnya.

Tobi mendesak KPK untuk periksa dan tersangkakan Cik Ujang sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Lahat.

“KPK harus segera periksa Cik Ujang dan kalau perlu langsung tersangkakan. Kurang apalagi coba, laporan sudah masuk, bukti sudah ada. Terus KPK nunggu apalagi?,” tanyanya

Lebih lanjut, Tobi menjelaskan salah satu temuan bukti yang diperoleh dari hasil investigasi lapangan terkait dengan realisasi anggaran santunan kematian korban Covid-19 yang mencapai 6 miliar.

“Kami sudah melakukan investigasi di lapangan bahwa korban Covid-19 yang meninggal ternyata tidak dapat santunan sepeserpun sedangkan laporan anggarannya 6 miliar, nah itu yang menjadi salah satu bukti yang kami serahkan ke KPK,” ucapnya.

“Ini bukan hanya soal korupsi yang merugikan uang negara namun kejahatan kemanusiaan yang luar biasa yang tidak bisa ditolerir. Kami akan terus kawal dan kalau bisa korupsi dana Covid-19 ini harus dihukum mati,” tutup Tobi.