Dugaan Pungli Sebesar 5000 Per Siswa dari Dana BOS PBHR Sumut : Kakandepag harus tindak tegas oknum

Related

Ketua MPR RI Bamsoet Tantang Ducati Produksi Motor Listrik

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

M.Fajar Hasan: Tahun Politik 2023, Kita Berharap Iklim Investasi RI Stabil

Jakarta - Muhammad Fajar Hasan, pengusaha asal Sulawesi Tenggara...

1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading Gelar Nonton Bareng FIFA World Cup Qatar 2022 

Jakarta - Bagi pecinta sepak bola, Piala Dunia tentu sangat dinantikan. Rela bergadang demi menyaksikan timkesayangan yang bertanding di lapangan hijau. Nah, bagikalian pecinta sepak bola tak perlu khawatir. Sebab, 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading telahmendaftarkan “Café Komunal” sebagai tempat nontonbareng FIFA...

Share

- Advertisement -

Medan – POS BANTUAN HUKUM REVOLUSIONER (PBHR)  SUMUT minta penjelasan kepada Kepala Kandepag Medan yang beralamat di Jalan Sei Batugingging Ps. X No. 12 Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara terkait adanya dugaan pungutan liar dilingkungan kementerian agama Medan baik itu Madrasah Ibtida’iyah Negeri (MIN),  Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Madrasah Aliyah Negeri (MAN) serta Kantor Urusan Agama di Medan melalui surat Nomor : 14/Sek-PBHRSU/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Mohon Penjelasan dan Tindaklanjut.

A. Sandry Nst didampingi A. Fadli Hsb masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris PBHR Sumut menyampaikan bahwa surat ini diberikan secara resmi kepada Kakandepag dan dilayangkan tembusan baik kepada Presiden RI, Menteri Agama RI, Ombudsman RI di Sumut, Kapoldasu, Kajatisu, Kakanwil Kemenag Sumut, Kapolrestabes, Kajari Medan, Kepala Madrasah se Kota Medan, Kepala KUA se Kota Medan, serta rekan2 Media dengan harapan kita bersama bisa mengawasi proses investigasi dan penindakan jika memang benar pungli itu ada, sebab ini demi kebaikan bersama.

Ombudsman Sumut pernah meminta Kakanwil Kemenag Sumut untuk memerintahkan jajarannya khususnya di Medan agar menghentikan dugaan-dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum tertentu karena sangat meresahkan orang tua siswa dan masyarakat terlebih di masa pandemi ini, ujar Sandry.

Sandry menambahkan, kita sangat berharap dugaan-dugaan pungli ini tidak benar adanya, meski demikian tudak ada salahnya guna perbaikan dilakukan investigasi selain dugaan kutipan 5000/siswa yg dipotong dari dana BOS dilakukan oknum kantor depag Medan, dugaan MTsN 1 Medan pembayaran uang perpisahan dan sewa laptop, dugaan uang sumbangan komite di MAN 1, dugaan uang isidentil di MAN 2 Medan, dugaan beli paksa kalender 2022 di madrasah-madrasah, dugaan penggelembungan jumlah nikah balai yg tidak sesuai dengan fakta dan data di salah satu atau beberapa KUA di Medan, dan dugaan lainnya semoga investigasi Kepala Kandepag Medan berbuah hasil positif untuk perbaikan.

Kita tidak perlu khawatir, jika dugaan-dugaan ini tidak benar maka patut kita syukuri peringatan dari Ombudsman Sumut tempo hari berlaku bagus, namun jika ada temuan kita mintakan ditindak baik secara administrasi dan proses hukum karena oknum-oknum seperti itu penyebab rusaknya mental generasi bangsa, tegas Sandry.

Fadli menambahkan menghimbau seluruh pihak untuk menjadikan pungli di lingkungan depag Medan sebagai musuh bersama serta menerima dengan pintu terbuka orang tua siswa atau masyarakat yg hendak menyampaikan keluhannya silahkan jumpai kami di POS BANTUAN HUKUM REVOLUSIONER (PBHR) Sumut. (AF)

- Advertisement -