GEMEI Minta Transparansi LPPOM MUI Dalam Biaya Sertifikasi Halal

Related

300 Perusahaan di DKI Jakarta Masih Belum Mematuhi Saran Disnakertrans

Jakarta - Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat...

Resimen Mahasiswa Jayakarta Gelar Latihan Kepemimpinan Putri Nasional 2021

Jakarta - Untuk membekali ilmu dan wawasan tentang kepemimpinan...

Bamsoet Terima Kunjungan Pengurus Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus pendiri Majelis Ta'lim...

Bamsoet : Anggota MPR RI Harus Sosialisasikan Pentingnya PPHN

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan reformasi...

Share

- Advertisement -

Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Ekonomi Indonesia (PP GEMEI) menyoroti sertifikasi halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

GEMEI mendesak MUI transparansi biaya sertifikasi halal dan berapa jumlah produk yang sudah di sertifikasi selama ini. Sementara negara dalam hal ini Kementerian Agama dikatakannya juga memberikan anggaran untuk biaya operasional MUI. Audit penggunaan keuangan yang didapat dari sertifikasi halal.

PP GEMEI kewenangan MUI tentang sertifikasi halal berdasarkan UU 33 tahun 2014 seharusnya berakhir. “Karena proses sertifikasi halal dialihkan atau diambil alih negara karena sifatnya yang mandatory (wajib) sedangkan dulu sifatnya volunteer (sukarela).

PP GEMEI menjelaskan tentang UU 33 tahun 2014 kewajiban halal diberlakukan untuk semua produk makanan dan minuman sejak 17 Oktober 2019, lima tahun sejak ditetapkan UU tentang Jaminan Produk Halal. Sejak itu harusnya negara mendapatkan pendapatan dari proses sertifikasi halal namun masih banyak kendala yang belum bisa diwujudkan karena menteri keuangan belum mengeluarkan tarif biaya sertifikasi halal.

Ada banyak pelaku usaha menengah ke bawah, makanan dan minuman, dan secara nasional yang disampaikan oleh MUI dalam suratnya kepada DPR per tanggal 10 Juni 2020, kapasitas sertifikasi halal di MUI secara nasional mencapai 102.744.000 pertahun.


Sekarang, berapakah harga per sertifikasi halal? Belum lagi usaha menengah ke atas dan produk makanan minuman dari importasi?

Tuntutan:

  1. Mendesak LPPOM MUI transparansi biaya sertifikasi halal.
  2. ​Mendesak LPPOM MUI berapa jumlah yang telah di sertifikasi halal.
  3. ​Pemerintah pusat segera mengambil alih sertifikasi halal.
  4. ​Mendesak LPPOM MUI mempertanggung jawabkan dana sertifikasi halal tidak masuk dalam cash negara.
  5. ​Dana sertifikasi halal dikemanakan.
  6. ​Jangan sampai MUI menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga murah.
- Advertisement -