GEMPAR Beberkan Hasil Audit BPKP Terhadap PD Migas

Related

Ketua MPR RI Bamsoet Tantang Ducati Produksi Motor Listrik

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

M.Fajar Hasan: Tahun Politik 2023, Kita Berharap Iklim Investasi RI Stabil

Jakarta - Muhammad Fajar Hasan, pengusaha asal Sulawesi Tenggara...

1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading Gelar Nonton Bareng FIFA World Cup Qatar 2022 

Jakarta - Bagi pecinta sepak bola, Piala Dunia tentu sangat dinantikan. Rela bergadang demi menyaksikan timkesayangan yang bertanding di lapangan hijau. Nah, bagikalian pecinta sepak bola tak perlu khawatir. Sebab, 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading telahmendaftarkan “Café Komunal” sebagai tempat nontonbareng FIFA...

Share

- Advertisement -

Jakarta (23/09/2020) – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (GEMPAR) beberkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap proses penetapan foster Oil dan Energy sebagai perusahaan pendukung PD Migas Kota Bekasi dalam kerjasama operasi dengan PT. Pertamina EP Periode 2009-2019.

M. Ilham selaku Koordinator Pusat GEMPAR Menyampaikan “bahwa selama ini BUMD di Kota Bekasi yaitu PD MIGAS telah melakukan mall administrasi dan diduga timbul adanya Kolusi,Korupsi dan nepotisme terkait kerjasamanya dengan PT Pertamina EP sejak 2009 karena berdasarkan hasil audit investigasi BPKP banyak terjadi kejanggalan didalamnya”, ujarnya.


“Diantaranya yaitu, tidak ditemukan persetujuan DPRD Kota Bekasi , terkait dengan penandatangan nota Kesepahaman antara walikota Bekasi dengan Foster Oil & Energy Pte Ltd (FOE) selama proses kerjasamanya”, lanjutnya.

Dalam hasil audit BPKP juga disampaikan bahwa adanya penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup relevan dan kompeten.

Mengingat bahwa banyaknya terjadi kejanggalan terhadap kerjasama antara penetapan FOE sebagai perusahaan pendukung PD Migas Kota Bekasi,

Maka, tentunya kami akan mengawal proses tersebut dan meminta agar proses kerjasamanya dihentikan Karena PD Migas Kota Bekasi dalam kerjasma operasi (KSO) tidak sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh direktur Hulu PT pertamina dengan Nomor 241/D00000/2010-SO tentang rencana kerjasama operasional.


Koordinator Gempar juga menyampaikan bahwa hasil audit BPKP tersebut akan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kemudian diperiksa oleh KPK terhadap jajaran direksi pemerintah kota Bekasi.

- Advertisement -