Gepmar Unjuk Rasa Pasca Meninggalnya Ibu Hamil Yang Di Tolak RS Makassar

Related

Ini Permintaan MAKI ke Presiden Jokowi

Medan - Dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja...

Berhasil Ungkap Perampokan Toko Emas, HIMMAH Sumut Apresiasi Kapolda Sumut

Medan - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW...

Terpilih Secara Aklamasi Kamaluddin Nazuli Siregar Resmi Pimpin HIMMAH Asahan 2021-2023

Asahan - Kamaluddin Nazuli Siregar terpilih secara aklamasi menjadi...

Penggiat Anti Korupsi : Proyek Tahun Jamak Ogan Ilir 2007-2010 Berpotensi Rugikan Negara 103 Miliar

Palembang - Pegiat Antikorupsi Sumatera Selatan, Feri Kurniawan menilai...

Share

Makassar – Meninggalnya seorang ibu hamil setelah berkali-kali ditolak empat rumah sakit di Makassar, membuat sejumlah mahasiswa geram atas kejadian memilukan itu.

Imbasnya, kantor Gubernur Sulsel diseruduk oleh puluhan massa aksi yang mengatasnamakan diri dari Gerakan Pemuda dan Mahasiswa (Gepmar) Makassar, Senin sore (21/12/2020).

Mereka geram dengan empat rumah sakit di Makassar yang menolak pasien bernama Hartina yang hendak melahirkan, justru tak dapat pertolongan medis.

Hingga setibanya di RS Wahidin Sudirohusodo, Hartina bersama bayi dalam perutnya pun meninggal dunia meski sempat mendapat pertolongan medis di rumah sakit itu, pada Rabu (9/12/2020) lalu.

Massa aksi pun meminta kepada Dinas Kesehatan dan Gubernur Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut dan menindak empat rumah sakit yang menolak pasien tersebut hingga meninggal.

“Meminta kepada Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan dan Gubernur untuk mencabut izin operasinal RS Kartini dan RS Ananda, Kemudian Mencopot Direktur RS Labuang Baji dan Memberikan Sanksi kedapa RS Plamonia,” kata Jenderal Lapangan, Muhamad Iqbal.

Tak hanya itu mereka juga melayangkan SOMASI ke DPRD Sulawesi Selatan untuk segera melakukan Radat Dengar Pendapat (RDP) dalam jangka waktu 2×24 jam.

“Kami akan terus melakukan sebuah perlawanan hingga tuntutan kami terima, tak seharusnya pihak Rumah Sakit melakukan penolakan terhadap pasien gawat darurat, ” tegasnya