Jaringan Muda Merah Putih Unjuk Rasa di Kemensos dan Kantor PDIP

Related

300 Perusahaan di DKI Jakarta Masih Belum Mematuhi Saran Disnakertrans

Jakarta - Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat...

Resimen Mahasiswa Jayakarta Gelar Latihan Kepemimpinan Putri Nasional 2021

Jakarta - Untuk membekali ilmu dan wawasan tentang kepemimpinan...

Bamsoet Terima Kunjungan Pengurus Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus pendiri Majelis Ta'lim...

Bamsoet : Anggota MPR RI Harus Sosialisasikan Pentingnya PPHN

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan reformasi...

Share

- Advertisement -

PKH Jadi Obyekan Partai. PKH Jadi Alat Partai Demi Kesuksesan Pilkada 2020
Reredar surat Dewan Pengars Pusat PDIP yang menginstruksikan seluruh kadernya di
caluruh Indonesia untuk mendaftarkan diri menjadi koordinator di tingkat kabupaten atau kota Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial. Dalam surat tertanggal 15 Juli itu, bahkan langsung diteken oleh Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial Nusyirwan Soejono dan Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto.

Kami yang tergabung dalam Jaringan Muda Merah Putih (JMMP) melihat tidak sepatutnya pimpinan partai politik menginstruksikan seluruh kadernya mendaftarkan diri menjadi koordinator program PKH di tingkat kabupaten atau kota.

Kami menduga ini bukan hanya sekedar intruksi, dari DPP PDIP, namun terindikasi ada permainan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dibalik perekrutan koordinator PKH di tingkat kabupaten kota. Kalau partai politik menggunakan kekuasaannya dengan seperti itu, bisa hancur generasi kedepan, karna yang diterima bekerja bukan lagi dilihat dari kemampuan masyarakat melainkan hanya yang dekat dengan penguasa mempertanyakan landasan instruksi itu, jika para pelamar kordinator PKH kabupaten kota sudah disetujui oleh pimpinan partai, maka proses pendaftaran yang dikatakan terbuka dan transparan akan tidak berfungsi.

Instruksi ini akan menghilangkan pendaftaran koordinator PKH yang bersih, akutanbel dan transparan. Surat yang dikeluarkan resmi oleh DPP PDIP itu berpotensi menekan ke bawah. Bahkan model instruksi tertulis pimpinan partai seperti surat yang viral di media sosial itu bersifat satu tingkat di atas rekomendasi. Kami sangat menyayangkan praktik dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang untuk kepentingan partainya semata. Hentikan Nepostime Terlebih dalam urusan program yang berkaitan langsung dengan program sosial untuk masyarakat yang pastinya sangat membutuhkan dan sedang berkuasa.

Kami yang tergabung dalam Jaringan Muda Merah Putih dengan tegas Menyatakan Sikap
dan Menuntut:

  1. Mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Juliari
    Batubara dari jabatan Menteri Sosial RI, karena terindikasi kuat melakukan
    praktek kolusi, korupsi dan nepotisme di lingkungan Kemensos RI.
  2. Menuntut Juliari Batubara untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya karena sudah tidak dapat lagi memimpin Kemensos RI secara bersih dan transparan.
  3. Kami mengutuk keras tindakan intervensi pejabat Partai PDI Perjuangan didalam Program keluarga harapan (PKH) Kemensos RI.
  4. Kemensos RI harus bersih dari oknum yang memiliki konflik kepentingan dengan partai dan golongan manapun.

- Advertisement -