Jember Berdikari, Desak KPK Periksa Anggaran Dana Bantuan Covid 19 di Kabupaten Jember

Related

Ketua MPR RI Bamsoet Tantang Ducati Produksi Motor Listrik

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

M.Fajar Hasan: Tahun Politik 2023, Kita Berharap Iklim Investasi RI Stabil

Jakarta - Muhammad Fajar Hasan, pengusaha asal Sulawesi Tenggara...

1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading Gelar Nonton Bareng FIFA World Cup Qatar 2022 

Jakarta - Bagi pecinta sepak bola, Piala Dunia tentu sangat dinantikan. Rela bergadang demi menyaksikan timkesayangan yang bertanding di lapangan hijau. Nah, bagikalian pecinta sepak bola tak perlu khawatir. Sebab, 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading telahmendaftarkan “Café Komunal” sebagai tempat nontonbareng FIFA...

Share

- Advertisement -

Jakarta – Sekelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Jember Berdikari melakukan aksi demonstrasi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 18 Juni 2021. Jember Berdikari melakukan aksi penyampaian pendapat terkait kasus dana bantuan Covid 19 di Kabupaten Jember.

Kordinator aksi Kanzul Fikri mengatakan bahwa ada temuan janggal yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) terkait dana bantuan Covid 19 tahun 2020 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 107, 09 miliar. Di mana hal itu terjadi di masa pemerintahan Bupati Jember sebelumnya, Faida.

“Aksi ini adalah ingin menyampaikan ke KPK terkait temuan dari BPK. Di mana BPK menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, termasuk dana bantuan Covid 19 senilai Rp. 107, 09 miliar, ” kata Koordinator Jember Bangkit Kanzul Fikri di KPK, Jumat, 18 Juni 2021.

Menurut Kanzul, temuan dari BPK tersebut harus segera ditindak lanjuti oleh KPK agar transparan dan tidak ada desas desus di masyarakat, pemuda, dan mahasiswa.

“Kalau dibiarkan begitu saja, maka kemungkinan besar temuan dari BPK hilang begitu saja tanpa ada titik lanjutan dan meninggalkan kejanggalan,” ujarnya.

Kanzul mendesak KPK segera memeriksa mantan Bupati Jember, Faida dan pemerintahan dinas terkait. Karena merekalah yang bertanggung jawab terhadap anggaran dana Covid 19 di tahun 2020.

“Agar lebih jelas, oleh karenanya mantan Bupati Jember, Faida dan pemerintah dinas yang terlibat harus segera di panggil dan dilakukan pemeriksaan oleh KPK,” tandasnya.

“Nilai opini tidak wajar oleh BPK dan temuan penyeleweanga dana Covid 19 sempat menjadi sorotan DPRD Jember dan pemuda mahasiswa Jember lainnya,” katanya.

Saiful Wijaya mahasiswa asal Kabupaten Jember yang sekarang kuliah di salah satu kampus di Jakarta menyampaikan, amat kecewa sekali perihal pemberitaan yang beredar, info Kabupaten Jember terkait dana bantuan Covid 19 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

“Saya kecewa sekali, apabila ada penyelewengan, yang nilainya sangat besar yaitu RP. 107, 09 miliar, tutupnya di KPK, Jumat, 18 Juni 2021.

- Advertisement -