Jember Berdikari, Desak KPK Periksa Anggaran Dana Bantuan Covid 19 di Kabupaten Jember

Related

Ini Permintaan MAKI ke Presiden Jokowi

Medan - Dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja...

Berhasil Ungkap Perampokan Toko Emas, HIMMAH Sumut Apresiasi Kapolda Sumut

Medan - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW...

Terpilih Secara Aklamasi Kamaluddin Nazuli Siregar Resmi Pimpin HIMMAH Asahan 2021-2023

Asahan - Kamaluddin Nazuli Siregar terpilih secara aklamasi menjadi...

Penggiat Anti Korupsi : Proyek Tahun Jamak Ogan Ilir 2007-2010 Berpotensi Rugikan Negara 103 Miliar

Palembang - Pegiat Antikorupsi Sumatera Selatan, Feri Kurniawan menilai...

Share

Jakarta – Sekelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Jember Berdikari melakukan aksi demonstrasi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 18 Juni 2021. Jember Berdikari melakukan aksi penyampaian pendapat terkait kasus dana bantuan Covid 19 di Kabupaten Jember.

Kordinator aksi Kanzul Fikri mengatakan bahwa ada temuan janggal yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) terkait dana bantuan Covid 19 tahun 2020 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 107, 09 miliar. Di mana hal itu terjadi di masa pemerintahan Bupati Jember sebelumnya, Faida.

“Aksi ini adalah ingin menyampaikan ke KPK terkait temuan dari BPK. Di mana BPK menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, termasuk dana bantuan Covid 19 senilai Rp. 107, 09 miliar, ” kata Koordinator Jember Bangkit Kanzul Fikri di KPK, Jumat, 18 Juni 2021.

Menurut Kanzul, temuan dari BPK tersebut harus segera ditindak lanjuti oleh KPK agar transparan dan tidak ada desas desus di masyarakat, pemuda, dan mahasiswa.

“Kalau dibiarkan begitu saja, maka kemungkinan besar temuan dari BPK hilang begitu saja tanpa ada titik lanjutan dan meninggalkan kejanggalan,” ujarnya.

Kanzul mendesak KPK segera memeriksa mantan Bupati Jember, Faida dan pemerintahan dinas terkait. Karena merekalah yang bertanggung jawab terhadap anggaran dana Covid 19 di tahun 2020.

“Agar lebih jelas, oleh karenanya mantan Bupati Jember, Faida dan pemerintah dinas yang terlibat harus segera di panggil dan dilakukan pemeriksaan oleh KPK,” tandasnya.

“Nilai opini tidak wajar oleh BPK dan temuan penyeleweanga dana Covid 19 sempat menjadi sorotan DPRD Jember dan pemuda mahasiswa Jember lainnya,” katanya.

Saiful Wijaya mahasiswa asal Kabupaten Jember yang sekarang kuliah di salah satu kampus di Jakarta menyampaikan, amat kecewa sekali perihal pemberitaan yang beredar, info Kabupaten Jember terkait dana bantuan Covid 19 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

“Saya kecewa sekali, apabila ada penyelewengan, yang nilainya sangat besar yaitu RP. 107, 09 miliar, tutupnya di KPK, Jumat, 18 Juni 2021.