Kejati Banten Diduga Dalam Tekanan, JPMI Desak KPK Segera Ambil Alih Kasus Korupsi Dana Hibah Ponpes

Related

Ini Permintaan MAKI ke Presiden Jokowi

Medan - Dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja...

Berhasil Ungkap Perampokan Toko Emas, HIMMAH Sumut Apresiasi Kapolda Sumut

Medan - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW...

Terpilih Secara Aklamasi Kamaluddin Nazuli Siregar Resmi Pimpin HIMMAH Asahan 2021-2023

Asahan - Kamaluddin Nazuli Siregar terpilih secara aklamasi menjadi...

Penggiat Anti Korupsi : Proyek Tahun Jamak Ogan Ilir 2007-2010 Berpotensi Rugikan Negara 103 Miliar

Palembang - Pegiat Antikorupsi Sumatera Selatan, Feri Kurniawan menilai...

Share

Jakarta – Kasus korupsi dana hibah pondok pesantren (Ponpes) yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, harus segera diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, selain penangannya lambat, kinerja Kejati Banten juga cenderung diduga mengalami berada dibawah tekanan penguasa Banten.

Hal itu dikatakan Koordinator Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) Deni Iskandar, Jumat (11/06) dalam keterangan tertulisnya, seperti diterima wartawan.

“Kami melihat bahwa, kerja-kerja Kejaksaan Tinggi Banten, posisinya diduga sedang berada dalam tekanan. Dari hasil penglihatan kami, justru sampai saat ini, Kejati belum mengungkap aktor atau dalang dibalik kasus korupsi hibah Ponpes ini,” kata Deni.

Deni menuturkan, dugaan keterlibatan Wahidin Halim selaku Gubernur Banten dalam perkara korupsi hibah Ponpes itu sangat kuat, setelah mantan Kabiro Kesra, Irvan Santoso ditetapkan sebagai tersangka, secara tegas menyebutkan nama Gubernur Banten, Wahidin Halim.

“Waktu itukan sudah disebut oleh IS lewat pengacaranya. Harusnya Kejati segera memanggil dalangnya. Apalagi, IS hanya disuruh atasan. Orang nomor satu di Banten itu cuma Gubernur. Tapi faktanya, justru Kejati belum memanggil tuh. Baru sebatas memanggil Sekda dan BPKAD doang. Kemudian pertanyaannya hari ini adalah, berani tidak Kejati memanggil WH sebagai Gubernur. Kan itu aja,” tegasnya.

Oleh karenanya, Fungsionaris PB HMI Bidang Pemberdayaan Umat itu mendesak agar, KPK segera mengambil alih kasus korupsi tersebut, demi menjaga nama baik para kiai di Banten.

“Kami melihat justru saat ini, kinerja Kejati Banten itu lambat. Padahal kasus korupsi ini penting untuk diusut dan untuk mengusut tuntas kasus ini, harus punya keberanian dua kali lipat. Oleh karena itu, kami mendesak KPK agar segera lakukan supervisi atau mengambialih kasus korupsi ini. Karena secara hukum, hal itu bisa dilakukan dan KPK punya kewenangan itu,” tegasnya

Deni menjelaskan bahwa, upaya KPK mengambil alih atau pun melakukan supervisi tersebut, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK, maupun Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Proses pengambil alihan kasus, itu bisa dilakukan oleh KPK. Acuannya jelas dan perintahnya juga jelas dalam UU maupun dalam Perpres. Artinya, KPK punya kewenangan yang kuat untuk memproses tindak pidana korupsi dana hibah Ponpes di Banten ini,” tegasnya

Informasi, dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 disebutkan bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia,

Diketahui, Kejati Banten secara resmi telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Ponpes tersebut, salah satunya mantan Kepala Biro Kesra, Irvan Santoso. Belakangan, nama Gubernur Banten Wahidin Halim sempat diseret dalam pusaran korupsi hibah Ponpes tersebut.

Sebelumnya, JPMI juga telah melaporkan kasus korupsi hibah Ponpes ini ke KPK. Dalam laporan tersebut, JPMI melaporkan tiga orang pejabat Pemprov Banten yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini, diantaranya, Gubernur Banten, Wahidin Halim, Sekretaris Daerah, Almuktabar, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rina Dewiyanti.

Seperti tertulis dalam laporan itu, JPMI menduga bahwa dugaan keterlibatan tiga pejabat Pemprov Banten itu, pada proses penyaluran dana hibah tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 66,228 Miliar dan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 117 Miliar. Selain itu, usai melaporkan hal tersebut, JPMI juga melakukan unjuk rasa di depan Gedung KPK, pada Kamis, 3 Juni 2021 kemarin.