Komite Aksi Mahasiswa Dan Masyarakat Pulau Seribu (KAMPUS) Minta Agar KPK Periksa Anggota DPRD DKI Yang Terlibat KKN Proyek di Kep. Seribu

Related

Ketua MPR Resmikan Sirkuit Nasional Zabaq Jambi

Jambi - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

Silaturahmi Perwakilan Angkatan Alumni SMA Diponegoro 1 Jakarta

Jakarta - Berawal dari komunikasi yang terjalin dari sesama...

Bambang Soesatyo Melepas Rally Motor Listrik Pertama di Indonesia

Bali - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

TRAVELOKA Kecewakan Customer, Customer Merugi

Jakarta - Traveloka yang merupakan sebuah layanan pemesanan tiket...

Share

- Advertisement -

Jakarta – Klan/Keluarga dalam pusaran politik dan ekonomi merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi. Reformasi bergulir karena klan/keluarga Cendana yang menguasai pusaran politik dan ekonomi di Indonesia.

Sudah bisa dipastikan Negara ataupun daerah yang memiliki klan/keluarga di pusaran politik dan ekonomi  tidak akan pernah mengalami kemajuan sedikitpun, karena ketika klan/keluarga mendominasi politik akan menimbulkan DINASTI yang turun temurun apalagi dominasi ekonomi untuk menguasai seluruh proyek yang ada.

Terbukti dengan adanya kasus di Proyek Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air Domestik (SPALD) di Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Kepulauan Seribu di duga syarat dengan KKN yang melibatkan dominasi klan/keluarga salah satu Anggota DPRD DKI Jakarta berinisial MI dari Komisi D yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Seribu tersebut.

Dengan dimenangkannya Perusahaan Keluarga milik Anggota Dewan tersebut merupakan bukti KKN makin terlihat kentara dan akan menjadi preseden buruk di mata masyarakat. Karena fungsi dan tugas pokok Anggota Dewan merupakan Pengawasan, Legislasi dan Anggaran bukan cawe-cawe mengurusi lelang dan mengambil Proyek.

Dan seharusnya lelang proyek harus berdasarkan perundang-undangan dan harus bersih dari kepentingan apapun juga dan bukan pula dengan cara KKN, apalagi mengatas-namakan kekuasaan Politik.
Komite Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Pulau Seribu (KAMPUS) dalam hal ini sebagai perwakilan Masyarakat Kepulauan Seribu menuntut agar KPK Segera Periksa dan Tangkap Oknum  Anggota DPRD DKI  yang patut diduga terlibat bermain Proyek tersebut.

Dennis Lobo selaku koordinator mengatakan dengan adanya dugaan KKN ini bisa merugikan banyak pihak termasuk Pemprov karena ulah segelintir orang.

“Jangan biarkan KKN terjadi dalam proses proyek pemda. Bisa merugikan pemda sendiri.” Ujarnya

Ia juga mengatakan akan mengadakan unjuk rasa yang digelar di depan Gedung KPK sebagai bentuk protes atas terjadinya KKN demi tersampainya suara masyarakat kecil.

“Masyarakat kecil dalam hal ini diwakili KAMPUS akan gelar unjuk rasa depan KPK. Suara rakyat harus didengar. Agar yang berkuasa dan punya jabatan tak sewenang-wenang demi keuntungan dirinya sendiri.” Tutupnya.

- Advertisement -