MAKI Soroti Kaban Diklat Sumsel, Ini Alasannya

Related

Ketua MPR RI Bamsoet Tantang Ducati Produksi Motor Listrik

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

M.Fajar Hasan: Tahun Politik 2023, Kita Berharap Iklim Investasi RI Stabil

Jakarta - Muhammad Fajar Hasan, pengusaha asal Sulawesi Tenggara...

1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading Gelar Nonton Bareng FIFA World Cup Qatar 2022 

Jakarta - Bagi pecinta sepak bola, Piala Dunia tentu sangat dinantikan. Rela bergadang demi menyaksikan timkesayangan yang bertanding di lapangan hijau. Nah, bagikalian pecinta sepak bola tak perlu khawatir. Sebab, 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading telahmendaftarkan “Café Komunal” sebagai tempat nontonbareng FIFA...

Share

- Advertisement -

Palembang – Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumatera Selatan (Sumsel), Feri Kurniawan mengatakan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sumsel disinyalir melanggar aturan terkait keuangan badan dan pelayanan peserta diklat yang berasal dari kabupaten-kota dan lintas provinsi. Menurut Feri, posisi Kaban diklat Sumsel selaku penguji patut dipertanyakan karena diduga belum memenuhi kualisifikasi selaku dosen penguji.

Feri mengungkapkan, menurut sumber di dalam badan kediklatan, Kepala Badan (Kaban) diklat yang juga adik kandung Wagub Sumsel itu terkesan tidak memfungsikan Widyaiswara (WI) sesuai tupoksi dan kompetensinya. “Hal ini bisa dilihat dari data pengajar diklat yang disinyalir terfokus ke hanya beberapa WI,” ujar Feri dalam keterangannya, Senin (17/05/2021).

Feri mengkhawatirkan legalitas kelulusan peserta diklat karena kompetensi penguji yang diduga tidak memenuhi kualifikasi. “Apakah syarat jumlah peserta dan pengajar sebanding karena berdasarkan masukan kepada MAKI Sumsel jumlah pengajar dan peserta diklat terkesan tidak berimbang,” terangnya.

“Layaknya 10 peserta atau grup ada baiknya diajari oleh 1 WI dan 4 grup peserta dibawahi oleh 1 mentor agar pembekalan peserta diklat bisa optimal dan bukan hanya seremonial untuk syarat mendapatkan jabatan,” sambung Feri.

Feri menambahkan, menurut sumber di dalam Bandiklat Sumsel yang tidak ingin disebutkan namanya terdapat WI yang tidak diberi kesempatan mengajar selama 1 tahun yaitu Dra E, Dra S, UM dan C SH MH. “Namun kami belum bisa melakukan konfirmasi ke WI tersebut karena ketertutupan informasi,” beber Feri.

Feri meminta, Bandiklat yang telah membentuk BLUD harusnya memberikan pelayanan optimal kepada peserta diklat karena mereka telah membayar fasilitas dan dosen pengajar. “Namun infonya banyak keluhan dari peserta terkait masalah kuliner yang disiapkan oleh BLUD Sumsel,” ungkapnya.

“Kalau benar yang kami dengar, penurunan peringkat BLUD Sumsel dari akreditasi A menjadi akreditasi B, maka sudah selayaknya Bandiklat diganti dengan yg mempunyai kompetensi walaupun bukan dari kalangan keluarga penguasa,” kata Feri menambahkan.

Feri menjelaskan, BLUD ibarat BUMD harusnya memberikan setoran kepada Pemprov Sumsel dan tidak menggunakan dana APBD. “Bila terdapat anggaran APBD di dalam operasional BLUD maka itu adalah tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Lebih lanjut Feri meminta Gubernur Sumsel selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harusnya mengambil inisiatif untuk membenahi Bandiklat Sumsel.

“Blunder-blunder dalam pengambilan keputusan kepegawaian tidak harus sering terjadi seperti pengangkatan WI ‘Najib’ selaku Plt Asisten 1 sangat melanggar Peraturan Kepegawaian namun telah terjadi di mana seorang ASN fungsional diberi jabatan struktural sementara dari segi umur pun sudah melewati 60 tahun,” tutup Feri.

- Advertisement -