Sekjend Diduga Langgar Kode Etik, Pengurus dan Anggota Desak Ketum Untuk Evaluasi

Related

Ketua MPR Resmikan Sirkuit Nasional Zabaq Jambi

Jambi - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

Silaturahmi Perwakilan Angkatan Alumni SMA Diponegoro 1 Jakarta

Jakarta - Berawal dari komunikasi yang terjalin dari sesama...

Bambang Soesatyo Melepas Rally Motor Listrik Pertama di Indonesia

Bali - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

TRAVELOKA Kecewakan Customer, Customer Merugi

Jakarta - Traveloka yang merupakan sebuah layanan pemesanan tiket...

Share

- Advertisement -

Jakarta – Ketua OKK Mendesak Ketua Umum DPP Asosiasi Nelayan & Pengepul BBL Nusantara (ANPBN ) Segera Melakukan Evaluasi terhadap Sekretaris DPP ANPBN karena diduga telah menyalah gunakan wewenang dan melanggar ad/art, dimana setiap pengambilan keputusan berdasarkan suka-suka bukan berdasarkan musyawarah atau mufakat.


“Jadi kami bersama beberapa pengurus dan anggota didaerah sepakat meminta ketua umum segera melakukan evaluasi, kepada yang bersangkutan. Dikarenakan kami melihat, mendengar, serta merasakan bahwa asosiasi ini sudah berjalan tidak sesuai alurnya berbeda seperti awal pendirian waktu itu.” Ujar Akha Yang ditemui media setelah menghadiri acara peringatan sumpah pemuda.

Adapun beberapa dasar desakan itu keluar bahwa sekretaris jenderal DPP melanggar kode etik maupun ad/art, tentang tidak adanya musyawarah dalam setiap mengganti maupun memberhentikan pengurus.

“Beliau ini sudah terlewat jauh, mungkin beliau tidak paham berorganisasi,karena setiap penggantian maupun pemberhentian itu harusnya ada rapat bersama dewan penasehat maupun dewan pengawas, tapi ternyata tidak ada dan tiba-tiba posisi pengurus terganti atas keinginan pribadinya.” Imbuh Akha

Hal itu juga dibenarkan oleh salah seorang pengurus lainya, yang menganggap sekretaris jenderal DPP berjalan tidak sesuai garis besar cita-cita didirikan nya asosiasi, diantaranya adalah tidak ada keterbukaan mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana yang didapatkan dari pihak sponsor, maupun iuran anggota.

“Kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan ketua bidang OKK itu benar adanya,setiap penggantian pengurus kami tidak pernah diberi tahu,tidak pernah diundang rapat,tapi sudah berubah begitu saja susunannya,bahkan ketua umum tidak tau, dan yang kami sayangkan lagi tidak adanya keterbukaan terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana yang didapatkan oleh pihak penyumbang maupun iuran anggota daerah.” Tambah salah satu pengurus yang diberhentikan secara sepihak

Akha yang juga ketua umum Gerakan Pemuda Peduli Nelayan menegaskan agar Ketua umum dan dewan pendiri serta pengawas ANPBN segera mengambil langkah yang tegas atas tindakan sekretaris DPP yang mengganti pengurus secara sepihak.

“Oleh sebab dan atas dasar suara temen-temen anggota didaerah lah kami meminta ketua umum untuk segera melakukan rapat evaluasi terhadap kinerja serta pertanggungjawaban saudara sekretaris jenderal DPP ANPBN, mengingat serta menimbang ini untuk keberlangsungan hajat hidup para nelayan.”Tutupnya

- Advertisement -