Surat Terbuka Warga Kepada Pemprov DKI Atas Sengketa Lahan

Related

Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Oleh E-Warong

Pesawaran - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial...

Etika dan Budaya Politik Interpelasi, Menohok Muka Sendiri

Jakarta - Interpelasi mengenai Formula E yang sedang gencar-gencarnya...

PP HIMMAH Audiensi Dengan Kejagung, Bertekad Sinergi Tegakkan Hukum

Jakarta - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH)...

Gerak Indonesia: BEM SI Ada Yang Menunggangi

Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)...

Rakor Biro Organisasi Telah Resmi Dibuka, Ini Sambutan Gubernur Sultra

Kendari – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara...

Share

Surat Terbuka Warga – Salam Hak Asasi Manusia!

Apa yang dirasakan oleh warga Menteng Dalam RT.001/RW.002 sangat ironis, tidak pernah diperlihatkan masterplan, rt/rw ataupun bukti kepemilikan aset, Pemprov DKI dengan arogannya meminta warga untuk meninggalkan tanah berikut bangunan milik engkong mereka (warga setempat) yang sudah menempati sejak tahun 1937 berdasarkan dokumen atau bukti kepemilikan serta bukti bahwa warga melakukan pembayaran PBB tanah berikut bangunan miliknya.

Sebagai Tim Advokasi, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia(PBHI Jakarta) heran dan menyayangkan terhadap upaya membuat resah warga, dengan adanya Surat Peringatan 1, 2 dan 3 yang diterima warga.

Apakah ini adalah wajah asli Gubernur yang warga Menteng atas pilih saat pilgub kemaren. “Sebagai Gubernur, Anies wajib menjelaskan maksud dan tujuan Surat Peringatan tersebut, kendati faktanya itu tanah milik warga, bukan milik Pemprov DKI” tegas Ketua PBHI Jakarta Sabar Daniel Hutahaean.

Indonesia tak terbantahkan adalah negara Hukum, dimana saat mengeluarkan kebijakan pun pejabatnya harus patuh terhadap hukum. Didalam konstitusi kita jelas mengaturnya kok!, Pasal 40 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM yang bunyinya ‘setiap orang berhak bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak, selain itu, Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, lebih konkrit lagi yang menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dengan demikian, tidak ada alasan buat Pemprov DKI mengambil lahan tersebut dari warga, kecuali demi kepentingan umum!, itupun tidak serta merta. Lagian mereka sudah menempati tanah tersebut sejak sebelum Indonesia Merdeka kok!, Engkong mereka juga adalah Pejuang, jangan gitu dong Pemprov.

Dalam waktu dekat, PBHI Jakarta akan menyurati Pemprov DKI terkait keberatan terhadapa upaya-upaya yang sangat meresahkan warga dan meminta Gubernur untuk mengevaluasi Surat Peringatan tersebut.