Surat Terbuka Warga Kepada Pemprov DKI Atas Sengketa Lahan

Related

Ketua MPR RI Bamsoet Tantang Ducati Produksi Motor Listrik

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

M.Fajar Hasan: Tahun Politik 2023, Kita Berharap Iklim Investasi RI Stabil

Jakarta - Muhammad Fajar Hasan, pengusaha asal Sulawesi Tenggara...

1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading Gelar Nonton Bareng FIFA World Cup Qatar 2022 

Jakarta - Bagi pecinta sepak bola, Piala Dunia tentu sangat dinantikan. Rela bergadang demi menyaksikan timkesayangan yang bertanding di lapangan hijau. Nah, bagikalian pecinta sepak bola tak perlu khawatir. Sebab, 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading telahmendaftarkan “Café Komunal” sebagai tempat nontonbareng FIFA...

Share

- Advertisement -

Surat Terbuka Warga – Salam Hak Asasi Manusia!

Apa yang dirasakan oleh warga Menteng Dalam RT.001/RW.002 sangat ironis, tidak pernah diperlihatkan masterplan, rt/rw ataupun bukti kepemilikan aset, Pemprov DKI dengan arogannya meminta warga untuk meninggalkan tanah berikut bangunan milik engkong mereka (warga setempat) yang sudah menempati sejak tahun 1937 berdasarkan dokumen atau bukti kepemilikan serta bukti bahwa warga melakukan pembayaran PBB tanah berikut bangunan miliknya.

Sebagai Tim Advokasi, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia(PBHI Jakarta) heran dan menyayangkan terhadap upaya membuat resah warga, dengan adanya Surat Peringatan 1, 2 dan 3 yang diterima warga.

Apakah ini adalah wajah asli Gubernur yang warga Menteng atas pilih saat pilgub kemaren. “Sebagai Gubernur, Anies wajib menjelaskan maksud dan tujuan Surat Peringatan tersebut, kendati faktanya itu tanah milik warga, bukan milik Pemprov DKI” tegas Ketua PBHI Jakarta Sabar Daniel Hutahaean.

Indonesia tak terbantahkan adalah negara Hukum, dimana saat mengeluarkan kebijakan pun pejabatnya harus patuh terhadap hukum. Didalam konstitusi kita jelas mengaturnya kok!, Pasal 40 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM yang bunyinya ‘setiap orang berhak bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak, selain itu, Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, lebih konkrit lagi yang menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dengan demikian, tidak ada alasan buat Pemprov DKI mengambil lahan tersebut dari warga, kecuali demi kepentingan umum!, itupun tidak serta merta. Lagian mereka sudah menempati tanah tersebut sejak sebelum Indonesia Merdeka kok!, Engkong mereka juga adalah Pejuang, jangan gitu dong Pemprov.

Dalam waktu dekat, PBHI Jakarta akan menyurati Pemprov DKI terkait keberatan terhadapa upaya-upaya yang sangat meresahkan warga dan meminta Gubernur untuk mengevaluasi Surat Peringatan tersebut.

- Advertisement -