Adili Dan Tutup PT. SMGP di Mandailing Natal

Related

Mahasiswa Tantang KPK Usut Tuntas Kasus Perjalanan Dinas Fiktif

Jakarta - Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Labuhanbatu...

Pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni dengan Skema KPBU

Teluk Bintuni - Dalam keterangan persnya kepada wartawan Senin...

Zelfbestuur, Proklamasi ala Tjokroaminoto oleh Muhtadin Sabili

Jakarta - Tak ada yang meragukan, apalagi tak mengetahui...

Share

- Advertisement -

Medan – Keselamatan nyawa masyarakat seakan tidak begitu penting bagi PT. SMGP yang menyedot kekayaan alam di Madina ini, hal ini karena kembali lagi terulang kebocoran gas yang memakan korban, ternyata kejadian yang pernah terjadi bahkan sampai menghilangkan nyawa orang tidak menjadi pelajaran bagi PT. SMGP aktivitas terus berjalan seakan proyek ini diurusi oleh orang yang masih rendah keilmuan di bidang tambang.

Semburan lumpur panas  PT. SMGP setinggi lebih kurang 30 meter yang kembali memakan koran harus mendapat perhatian serius penegak hukum, dan khususnya Pemda Madina dan DPRD jangan NATO (No Action Talk Only). Kejadian pada hari Minggu (24/4/2022) lebih kurang 25 orang warga terpapar gas dari PT. SMGP sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit di panyabungan. “tegas A. Sandry Nasution” .
 
Kejadian ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi, dalam dua tahun terakhir ini sudah keempat kali kejadian seperti ini di proyek milik PT. SGMP di Desa Sibanggor Julu Kab. Mandailing Natal “kata A. Sandry Nasution”.
 
Lebih lanjut lagi A.Sandry Nasution selaku Kepala Bidang Hukum dan Advokasi Ikatan Keluarga Nasution (Ikanas SUMUT) yang juga putra daerah Madina menjelaskan bahwa peristiwa kebocoran gas milik PT.SMGP ini terjadi pada 25 Juli 2021, 14 Mei 2021, 6 Maret 2022 dan terkahir 24 April 2022 lalu kesemua peristiwa tersebut telah menimbulkan korban baik fisikologis dan nyawa.
 
”Nampaknya kejadian yang pernah terjadi tidak menjadi cermin bagi PT.SMGP, dan juga sangat disayangkan penegak hukum lamban dalam menuntaskan persoalan hukum PT. SMGP ini padahal pernah memakan korban, sehingga tuntutan penutupan PT. SMGP oleh masyarakat sekitar perusahaan menjadi realistis.

PT. SMGP harus bertanggugjawab secara hukum, kejadian yang kesekian kalianya ini harus menjadi catatan bagi pemimpin jangan menjadikan alasan Pendapatan Daerah sehingga lebih mengutamakan bisnis ketimbang nyawa masyarakat, hal serupa tidak tertutup kemungkinan akan terulang, maka sebelum kembali memakan koban lebih baik PT. SMGP ini ditutup.
“imbuh A. Sandry Nasution yang juga sebagai Ketua Pos Bantuan Hukum Revolusioner Sumatera Utara PBHR SU”.

- Advertisement -