Apresiasi Jaksa Agung, PP HIMMAH Minta Kejagung Tangkap Aktor Utama Mafia Minyak Goreng

Related

Kader Peradi Medan di DPN Diimbau Mengundurkan Diri

MEDAN - Kader Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) asal Kota...

Mahasiswa Tantang KPK Usut Tuntas Kasus Perjalanan Dinas Fiktif

Jakarta - Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Labuhanbatu...

Share

- Advertisement -

Jakarta – (20/4/2022) Pasca ditetapkannya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dan 3 orang swasta menjadi tersangka korupsi ekspor minyak goreng , Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PP HIMMAH, Saibal Putra di Jakarta,Rabu(20/4).

“Kami mengapresiasi Kejaksaan dalam hal ini bapak Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin dan jajarannya, karena berhasil mengusut mafia minyak goreng dengan harapan setelah penetapan tersangka ini, kejaksaan juga harus mengusut siapa dalang dibalik ini semua, patut kita duga ini tidak mungkin terjadi jika tidak ada aktor intelektual dibelakangnya,” tegas Saibal.

Maka dari itu, Jaksa Agung juga harus melakukan kajian analisis lebih mendalam dan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam perdagangan luar negeri ini tanpa pandang bulu, pinta Saibal.

Untuk diketahui, kasus yang menimpa Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Daglu Kemendag) dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng.

Dari dugaan tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sang Dirjen bersama 3 orang lainnya sebagai tersangka, antara lain:

IWW, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag,MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia,SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG),PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Jaksa Agung ST Burhanudin mengumumkan langsung penetapan tersangka kasus ekspor minyak goreng

“Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara atau mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat,” kata Burhanuddin.

Keempat tersangka ini diduga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO. (*)

“Selain kasus korupsi ekspor minyak goreng. Kami juga meminta Kejagung berani mengusut mafia minyak goreng yang diduga masih berkeliaran bebas yang telah menyengsarakan rakyat , PP HIMMAH mendukung kejagung menangkap mafia migor baik itu didalam pemerintah maupun pihak swasta” tambahnya

Selain turun aksi unjuk rasa PP HIMMAH akan mengawal kasus ini dan kasus lainnya sebagi bentuk konsistensi sebagai social control, tutupnya

- Advertisement -