DPP BM Al-Ittihadiyah: Pak Presiden, Tolong Evaluasi Pelaksanaan Inpres 9 Tahun 2016

Related

PP HIMMAH : Kami Apresiasi Menag Terkait Perpres Pesantren

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa...

Ini Permintaan MAKI ke Presiden Jokowi

Medan - Dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja...

Berhasil Ungkap Perampokan Toko Emas, HIMMAH Sumut Apresiasi Kapolda Sumut

Medan - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW...

Terpilih Secara Aklamasi Kamaluddin Nazuli Siregar Resmi Pimpin HIMMAH Asahan 2021-2023

Asahan - Kamaluddin Nazuli Siregar terpilih secara aklamasi menjadi...

Share

Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Barisan Muda Al-Ittihadiyah Denni Wahyudi mendesak Presiden Jokowi agar mengevaluasi program revitalisasi SMK yang ditambahkan menjadi program revitalisasi Center of excellence sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2016.

Dirinya menyayangkan penambahan program center of excellence yang dapat membiaskan maksud dari program revitalisasi seperti yang diintruksikan Presiden dengan bentuk multiple treatment.

Ia menambahkan tujuan dari program revitalisasi sangatlah bagus guna meningkatkan kualitas sumber daya saing manusia Indonesia di era revolusi digital 4.0 dan masa depan.

Karena dalam program tersebut terdapat sepuluh bentuk bantuan diantarannya; membangun ruang kelas baru, renovasi, pengkinian alat praktek, manajemen berbasis IT, pelatihan guru, penyiapan guru dan siswa ke dunia industri dibawah supervisi dan tanggung jawab Dirjen SMK yang kini hampir gagal.

Pasalnya, per tanggal 23 Juli 2020 Dirjen Vokasi mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) perihal Bantuan Pemerintah Fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan (Center Of Excellence) baik sektor lainnya maupun ekonomi kreatif yang sudah tercantum pagu penerimaan tiap SMK.

Untuk sektor lainnya rata-rata Rp. 2.000.000,000 (Dua Milyar Rupiah) sedangkan ekonomi kreatif sebesar Rp. 3.000.000, 000 (Tiga milyar Rupah).

Program ini berbeda sekali dengan revitalisasi yang berlandaskan pada Inpres 9 Tahun 2016 lebih banyak jenis rekening bantuan. Sedangkan program COE hanya mencakup bangunan ruang praktek / kelas baru yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan beserta bantuan alat praktik. Tidak hanya itu terdapat pemotongan nilai distribusi yang seharusnya sesuai dengan juknis baik itu sektor lainnya dan ekonomi kreatif.

Ini terjadi pada SMK baik negeri dan swasta kategori sektor lainnya seperti di Lampung dan Kab. Tangerang. Jika sesuai juknis seharusnya mereka mendapat 2 Milyar tapi kenyataanya hanya mendapatkan sekitar 1,25 Milyar.

Demikian halnya sektor ekonomi kreatif, jika perihal tersebut karena alasan pandemi maka sudah seharusnya Kemdikbud melalui Dirjen SMK maupun Vokasi harus transparan menyampaikan mengenai pemotongan.

Apalagi dimasa pandemi sekolah harus mengeluarkan biaya ekstra dengan membuat infrastruktur e-learning serta subsidi kuota ke peserta didik yang sangat diperlukan.