Etika Dan Profesionalitas Pembantu Jokowi

Related

Ketua MPR Resmikan Sirkuit Nasional Zabaq Jambi

Jambi - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

Silaturahmi Perwakilan Angkatan Alumni SMA Diponegoro 1 Jakarta

Jakarta - Berawal dari komunikasi yang terjalin dari sesama...

Bambang Soesatyo Melepas Rally Motor Listrik Pertama di Indonesia

Bali - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

TRAVELOKA Kecewakan Customer, Customer Merugi

Jakarta - Traveloka yang merupakan sebuah layanan pemesanan tiket...

Share

- Advertisement -

Jakarta – Pemilihan Umum Presiden atau Pilpres 2024 terbilang masih jauh. Kondisi pandemic Covid-19 juga masih belum usai, namun dalam beberapa bulan terakhir ini banyak bermunculan Relawan sejumlah tokoh bergeliat dan mulai mengelus-elus jago masing-masing sebagai kandidat calon presiden atau Capres 2024.

Mulai dari pemasangan baliho tokoh di sejumlah daerah di Indonesia, hingga melakukan deklarasi dukungan sejumlah relawan terhadap kandidat yang dijagokan. Bahkan, ada pula kandidat yang meng-isyaratkan dukungan dari Partai Politik tertentu.

Sah-sah saja para tokoh dan politisi berambisi untuk memasang kuda-kuda dalam pertarungan pilpres 2024, namun sangat disayangkan ketika ini dilakukan tidak memiliki etika dan profesionalitas dari mereka semua. Karena bagaimanapun juga mereka adalah bagian kekuasaan pemerintahan Jokowi hari ini.

Menjelang 7 tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, yang harus segera dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah bersih-bersih dalam pemerintahannya mengingat banyak diantara pembantunya yang tidak memiliki etika dan profesionalitas dalam menjalankan fungsi serta tanggung-jawabnya.

Agung Wibowo selaku Aktivis 98 memberikan tanggapannya terkait Kepemerintahan Jokowi selama 7 Tahun ini. Menurutnya ada beberapa pembantu pemerintahan Jokowi yang harus segera di Reshuffle. Salah satu contohnya Ialah Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

BP2MI adalah sebuah lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui Perpres Nomor 90 Tahun 2019 yang jelas tugas pokoknya.

“Yang paling kelihatan sangat tidak memiliki etika dan profesionalitas adalah Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Perilaku politik dari Kepala BP2MI ini sangat tidak masuk akal dan cenderung menjilat dengan selalu melakukan branding politik Menteri BUMN Erick Tohir di setiap kegiatan BP2MI, apa hubungannya BP2MI dengan Kementerian BUMN? seharusnya komunikasi dan koordinasi kerja yang jelas kepada Kementerian Tenaga Kerja.” Ujar Agung

Ia menyayangkan perilaku Kepala BP2MI ini. Terkesan sekali ia sedang membranding Erick Thohir dengan dana BP2MI yang seharusnya berfokus terhadap Operasional serta kegiatan BP2MI sendiri.

“Wajar bila aspirasi politik tersebut disalurkan melalui kerja-kerja Relawan diluar dari Jabatannya, bukan dengan jabatannya sebagai Kepala BP2MI serta merta melakukan pengkhususan terhadap Menteri Erick Tohir untuk setiap kegiatan BP2MI selalu terlihat, baik melalui media sosial, baliho, spanduk bahkan kendaraan BP2MI di branding Menteri Erick Tohir.
Anggaran setiap kegiatan BP2MI dikeluarkan dari kantong BP2MI, bukan dari kantong pribadi Benny Rhamdani.” Tambahnya

Agung juga mempertanyakan apakah dana branding Menteri Erick Tohir ini dari anggaran kegiatan BP2MI?

“Jika memang hal itu terjadi maka sudah seharusnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera meng-audit dana kegiatan dari BP2MI. Seandainya pun bukan, tidak beretika seorang Kepala BP2MI membranding Menteri BUMN untuk tujuan politik sesaat di saat kondisi Indonesia masih seperti ini. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat kita terkait dengan Pekerja Migran.” Tutupnya

- Advertisement -