Haris Pertama Apresiasi Gerak Cepat Kejati Provinsi Sultra Dalam Menetapkan Tersangka Korupsi Izin Pertambangan

Related

Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Oleh E-Warong

Pesawaran - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial...

Etika dan Budaya Politik Interpelasi, Menohok Muka Sendiri

Jakarta - Interpelasi mengenai Formula E yang sedang gencar-gencarnya...

PP HIMMAH Audiensi Dengan Kejagung, Bertekad Sinergi Tegakkan Hukum

Jakarta - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH)...

Gerak Indonesia : BEM SI Ada Yang Menunggangi

Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)...

Rakor Biro Organisasi Telah Resmi Dibuka, Ini Sambutan Gubernur Sultra

Kendari – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara...

Share

Jakarta – Gerak cepat Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara yang menetapkan mantan PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kasus Korupsi Izin Pertambangan diapresiasi Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama.

Penyidik juga menetapkan mantan Kepala Bidang atau Kabid Minerba ESDM Sultra yang saat ini menjadi Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, YSM tersangka kasus dugaan korupsi izin pertambangan PT Toshida Indonesia. Kejati Sultra juga menetapkan dua orang lain dari PT Toshida Indonesia sebagai tersangka rasuah.

“DPP KNPI mengapresiasi gerak cepat Kajati Sultra dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan anak buah Gubernur Sultra Ali Mazi,” ujar Haris, Kamis (17/6/2021).

Haris juga berharap, penyidik Kejati Sultra memeriksa Gubernur Sultra Ali Mazi dalam kasus tersebut.”Kami minta Kejati Sultra jangan masuk angin dan harus memeriksa Ali Mazi yang merupakan atasan dari BHR dan YSM,” sambung Haris.

KNPI mendukung penuh pengusutan mega korupsi di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, KPK, Kejaksaan Agung, POLRI dan Masyarakat yang anti terhadap Korupsi harus mengawasi proses yang ditangani oleh Kejati Sultra agar tidak masuk angin dan bersemangat dalam memberantas Korupsi.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Kejati Sultra menggeledah Kantor Dinas ESDM Sultra, Jl Diponegoro Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Senin (14/6/2021) lalu. Saat itu, Puluhan dokumen tentang persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) disita.

PT Toshida Indonesia diduga menunggak ratusan miliar retribusi penggunaan kawasan hutan.

Perusahaan itu sendiri beroperasi di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Namun, sejak 2009 hingga 2020, PT Toshida Indonesia lalai membayar penerimaan negara bukan pajak izin pinjam pakai kawasan hutan ( PNBP IPPKH) ke negara.

Meski tak membayar kewajiban tersebut, Dinas ESDM Sultra tetap mengeluarkan izin tambang berupa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ke PT Toshida. Sehingga, aktivitas PT Toshida tersebut diduga tidak resmi, sehingga merugikan keuangan negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar.