Hasrul Benny: Bila KPU Sergai Kasasi, Pilkada Harus Ditunda

Related

Ketua MPR RI Bamsoet Tantang Ducati Produksi Motor Listrik

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

M.Fajar Hasan: Tahun Politik 2023, Kita Berharap Iklim Investasi RI Stabil

Jakarta - Muhammad Fajar Hasan, pengusaha asal Sulawesi Tenggara...

1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading Gelar Nonton Bareng FIFA World Cup Qatar 2022 

Jakarta - Bagi pecinta sepak bola, Piala Dunia tentu sangat dinantikan. Rela bergadang demi menyaksikan timkesayangan yang bertanding di lapangan hijau. Nah, bagikalian pecinta sepak bola tak perlu khawatir. Sebab, 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading telahmendaftarkan “Café Komunal” sebagai tempat nontonbareng FIFA...

Share

- Advertisement -

Opini, Sergai – Sebelumnya, PTTUN mengabulkan seluruh gugatan Pasangan Calon DAMBAAN (Darma Wijaya-Adlin Tambunan) atas pembatalan penetapan pasangan calon Soekirman-Tengku Ryan No. 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.

Hasrul Benny Harahap selaku Koordinator tim hukum paslon Darma Wijaya-Adlin Tambunan didampingi Muhammad Aswin, Rinaldi, dan Ragil Siregar menyampaikan bahwasannya pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, berarti waktunya sudah sangat dekat dan mendesak, sehingga KPU Sergai tidak benar-benar tepat dalam mengambil sikap, jangan sampai salah dan keliru dalam penggunaan keuangan negara.

Hal mana jangan dipandang sebelah mata, sebab surat suara dicetak menggunakan anggaran yang bersumber dari kas negara, jangan sampai tetap dilaksanakan namun kejadian sebaliknya, maka jika tetap dilaksanakan mesti berdasar dan jika ditunda juga harus berdasar sebagaimana pengalaman dibeberapa daerah yang pilkadanya ditunda sebab ditundanya karena proses hukum masih berjalan diantaranya Siantar, Simalungun, Manado, Fak Fak, Makassar dan Prov Kalteng pada pilkada 9 Desember 2015, tegas Benny yang juga merupakan Sekretaris DPC Peradi Kota Medan.


Hal senada juga disampaikan oleh Mulyadi sebagai seorang praktisi hukum senior yang sejak lama menggeluti perkara sengketa Pilkada dan termasuk salah satu dari pihak berperkara tahun 2015 untuk daerah Pematang Siantar yang pada akhirnya pelaksanaan pemungutan suara ditunda selama 11 Bulan karena menunggu inkracht nya putusan perkara berjalan saat itu.

KPU harus mematuhi putusan PTTUN yang sudah diterbitkan dan memandang mepetnya jadwal pemungutan suara Tanggal 9 Desember 2020, maka KPU Sergai tidak dapat tidak harus melaksanakan putusan PTTUN tersebut karena paksaan (Dwang Middelen) yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap pejabat TUN dalam hal ini Komisioner KPU Sergai.

Benny juga himbau KPU Sergai mestinya tetap patuh terhadap putusan PTTUN tersebut, sehingga tindakan tegasnya dapat diketahui oleh masyarakat Sergai dan tidak menimbulkan kebingungan dan polemik di masyarakat.

Selanjutnya Muhammad Aswin menambahkan, agar kiranya masyarakat Sergai dapat juga mengambil peran menyikapi ini dengan cerdas dan bijak untuk bersama mengawal penyelenggaraan demokratisasi di Sergai, sebab pilkada ini menentukan nasib Sergai dalam 5 tahun ke depan.

- Advertisement -