IGPW: Menag Diminta Ayomi Kepentingan Semua Umat Beragama Yang Majemuk

Related

Ketua MPR RI Bamsoet Tantang Ducati Produksi Motor Listrik

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

M.Fajar Hasan: Tahun Politik 2023, Kita Berharap Iklim Investasi RI Stabil

Jakarta - Muhammad Fajar Hasan, pengusaha asal Sulawesi Tenggara...

1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading Gelar Nonton Bareng FIFA World Cup Qatar 2022 

Jakarta - Bagi pecinta sepak bola, Piala Dunia tentu sangat dinantikan. Rela bergadang demi menyaksikan timkesayangan yang bertanding di lapangan hijau. Nah, bagikalian pecinta sepak bola tak perlu khawatir. Sebab, 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading telahmendaftarkan “Café Komunal” sebagai tempat nontonbareng FIFA...

Share

- Advertisement -

Jakarta – Perombokan posisi menteri agama yang dilakukan Presiden Joko Widodo memunculkan berbagai harapan.

Direktur Indonesia Government and Parliament Watch (IGPW), Huda Prayoga meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang baru dilantik agar memimpin Kementerian Agama (Kemenag) dengan menjunjung prinsip good governance, tanpa mementingkan kelompok tertentu.

“Kemenag seperti kementerian lainnya merupakan institusi pemerintahan milik negara, bukan milik parpol atau golongan tertentu yang diperuntukkan mengurus negara dan rakyat sesuai bidangnya,” ujar Huda dalam keterangan tertulisnya kepada Pewarta.

Menurut Huda, Kemenag menyangkut urusan agama dan umat beragama yang majemuk. Oleh karenanya, kata dia, Menag harus mengayomi seluruh agama dan kepentingan semua umat beragama tanpa diskriminasi.

“Lebih-lebih urusan agama itu menyangkut nilai luhur yang harus dipraktikkan dengan keteladanan dari pejabat tertingginya sampai ke bawah baik dalam pikiran, ucapan maupun tindakan yang dapat dicontoh umat semua agama,” paparnya.

Huda meminta agar Presiden bersama Wapres dan Menteri Koordinator (Menko) terkait mengawasi kinerja para menterinya. Tujuannya, kata dia, agar setiap menteri menjalankan tugas sebesar-besarnya untuk melayani urusan publik sesuai bidangnya.

Pihaknya juga meminta KPK dan Ombudsman untuk mengawasi jalannya setiap kementerian agar benar-benar menepati prinsip good governance dan tidak ada korupsi dalam bentuk terbuka maupun terselubung, termasuk korupsi program hanya untuk kelompok tertentu.

- Advertisement -