Ini Harapan Dan Cita-Cita Berdirinya Pos Bantuan Hukum Revolusioner Sumut (PBHRSU)

Related

PP HIMMAH : Kami Apresiasi Menag Terkait Perpres Pesantren

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa...

Ini Permintaan MAKI ke Presiden Jokowi

Medan - Dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja...

Berhasil Ungkap Perampokan Toko Emas, HIMMAH Sumut Apresiasi Kapolda Sumut

Medan - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW...

Terpilih Secara Aklamasi Kamaluddin Nazuli Siregar Resmi Pimpin HIMMAH Asahan 2021-2023

Asahan - Kamaluddin Nazuli Siregar terpilih secara aklamasi menjadi...

Share

Medan – Sebagai salah satu wujud rasa persaudaraan dalam keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada bulan Ramadhan 1442 H/ 2020 M saat acara buka puasa bersama dibuatlah diskusi kecil terkait kondisi Komisariat HMI FH-USU, terutama membahas kader yang baru lulus pendidikan dilihat masih ada yang kesulitan mencari jati diri, binggung kemana setelah lulus dan apa yang mau dilakukan setelah lulus dari Fakultas Hukum USU karena semakin sulitnya mendapat pekerjaan sedangkan kiriman dari kampung sudah distop orangtua.

Kemudian diskusi tersebut dimanfaatkan sebagai rapat pendirian organisasi/ perkumpulan dan sepakat untuk membentuk satu wadah organisasi/ perkumpulan yang diberi nama PUSAT BANTUAN HUKUM RAKYAT (PBHR). Dimana tujuan utamanya adalah sebagai tempat meningkatkan dan mengasah Ilmu Pengetahuan di Bidang Hukum bagi kader HMI Komisariat FH-USU yang sedang pendidikan maupun sudah selesai pendidikan, baik yang bercita-cita menjadi Advokat maupun profesi yang lain. Diharapkan kader HMI Komisariat FH-USU khususnya yang baru lulus pendidikan terlebih dahulu ditempah di PBHR sebelum ke dunia pekerjaan yang dituntut lebih professional seperti di kantor hukum, lembaga, instansi pemerintahan dan swasta, sehingga kader-kader HMI Komisariat FH USU dapat memiliki ciri-ciri yang lebih dari mahasiswa lulusan Fakultas Hukum lainnya berkarakter mampu bersaing di bidang pengetahuan hukum.

Selanjutnya dipilih Pengurus dan Pengawas PBHR. Dimana Pengurus diberikan wewenang untuk mengurus semua keperluan organisasi agar organisasi/ perkumpulan mendapatkan Badan Hukum dari Pemerintah serta merapikan manajemen administrasi organisasi/ perkumpulan. Namun setelah satu tahun lebih berjalan Pengurus PBHR mendapat kendala untuk mendaftarkan nama organisasi di Kementerian Hukum dan HAM karena nama PBHR ada yang serupa dengan nama lembaga atau organisasi masyarakat. Dimana sudah beberapa kali Pengurus melakukan rapat dan diskusi untuk merubah nama seperti Pusat Bantuan Hukum Rakyat Sumatera Utara, Pusat Bantuan Hukum Rakyat Kota Medan, Pos Bantuan Hukum Rakyat Sumatera Utara tetap ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai rasa tanggungjawab Pengurus PBHR dalam hal ini Ketua PBHR mendaftarkan nama baru organisasi/ perkumpulan melalui Kantor Notaris yang kemudian diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM dan setelah itu meminta persetujuan dalam rapat kepada Pengurus dan Pengawas PBHR, walaupun terjadi perdebatan akhirnya disimpulan untuk mendirikan organisasi/ perkumpulan dengan nama baru yaitu POS BANTUAN HUKUM REVOLUSIONER SUMATERA UTARA disingkat PBHRSU yang saat ini sudah memiliki Akta Pendirian No. 01, tanggal 01 September 2021 dan dalam proses pengesahan Badan Hukum melalui Notaris ke Kementerian Hukum dan HAM.

Semoga wadah yang telah dibentuk ini mendapat dukukungan dari seluruh Alumni HMI FH-USU kiranya dapat pula bermanfaat bagi kader HMI FH-USU yang sedang pendidikan dan/ atau baru lulus pendidikan di Fakultas HUKUM USU mau bergabung di PBHRSU sebagaimana dasar didirikannya PBHR. Wallahuak’lam.

Ttd : Achmad Sandry Nasution