Ketua PW HIMMAH DKI Jakarta Imbau KPK Untuk Tidak Main Mata Terhadap Gubernur DKI

Related

Ketua MPR RI Bamsoet Tantang Ducati Produksi Motor Listrik

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

M.Fajar Hasan: Tahun Politik 2023, Kita Berharap Iklim Investasi RI Stabil

Jakarta - Muhammad Fajar Hasan, pengusaha asal Sulawesi Tenggara...

1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading Gelar Nonton Bareng FIFA World Cup Qatar 2022 

Jakarta - Bagi pecinta sepak bola, Piala Dunia tentu sangat dinantikan. Rela bergadang demi menyaksikan timkesayangan yang bertanding di lapangan hijau. Nah, bagikalian pecinta sepak bola tak perlu khawatir. Sebab, 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading telahmendaftarkan “Café Komunal” sebagai tempat nontonbareng FIFA...

Share

- Advertisement -

Jakarta – Ketua Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) DKI Jakarta Imam Sahala Pohan katakan Komisi Pemberantasan Korupsi jangan main mata terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijakarta pada Jum’at 15 April 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi sampai saat ini belum menetapkan tersangka dugaan korupsi FORMULA E padahal pengumpulan data sampai dengan penyidikan hampir sudah setengah tahun berjalan, jangan sampai masyarakat menilai KPK mandul dalam hal penangan kasus dugaan korupsi Formula E tersebut.
Sebagai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat kekuasaan dari Presiden untuk pengelolaan keuangan daerah. Pengertian pengelolaan termasuk menyusun anggaran, mengawasi kemudian digunakan sesuai aturan yang berlaku, logikanya jika ada terjadi KKN dalam hal ini pengerjaan proyek dan sampai diselenggarakannya balap mobil listrik nanti sudah tentu gubernur DKI Jakarta ikut terlibat didalamnya, ungkap Sahala Pohan.

Seperti diketahui, bahwa KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi Formula E dengan memanggil beberapa anggota DPRD DKI Jakarta untuk dimintai keterangan, salah satunya adalah Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Masrudi.
Prasetyo mengatakan, kehadirannya di lembaga antirasuah untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi terkait anggaran yang dikeluarkan Bank DKI kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi DKI Jakarta. Seperti diketahui, anggaran tersebut sejumlah Rp 180 miliar. Menurutnya, KPK mendalami peminjaman yang dilakukan sebelum ada Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Soal Rp 180 miliar, uang yang sebelum menjadi Perda APBD sudah dikeluarkan melalui Bank DKI, Dispora. Teknis pembahasan anggaran dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.
Namun, Prasetyo Edi Marsudi membeberkan, sebelum anggaran tersebut disahkan menjadi Perda APBD, Dispora justru melakukan peminjaman uang sebesar Rp 180 miliar kepada Bank DKI. Kami (Anggota DPRD) enggak tahu (soal peminjaman uang). Semua masalah anggaran mereka-mereka yang buat (Pemprov DKI) kata Prasetyo Edi Marsudi.

- Advertisement -