KPK Periksa Anies Terkait Kasus Pengadaan Tanah, Rudi Darmawanto: Aneh Jika Anies Dipaksakan Untuk Dipanggil

Related

PP HIMMAH : Kami Apresiasi Menag Terkait Perpres Pesantren

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa...

Ini Permintaan MAKI ke Presiden Jokowi

Medan - Dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja...

Berhasil Ungkap Perampokan Toko Emas, HIMMAH Sumut Apresiasi Kapolda Sumut

Medan - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW...

Terpilih Secara Aklamasi Kamaluddin Nazuli Siregar Resmi Pimpin HIMMAH Asahan 2021-2023

Asahan - Kamaluddin Nazuli Siregar terpilih secara aklamasi menjadi...

Share

Jakarta РTerkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal segera memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri mengatakan, pemeriksaan terhadap Anies dan Prasetyo Edi dilakukan lantaran keduanya diduga mengetahui proses pengadaan tanah ini. Apalagi, anggaran dalam pengadaan tanah Munjul bersumber dari APBD yang dibahas dan ditetapkan oleh Pemprov dan DPRD DKI.

Disisi lain, Ketua Poros Rawamangun Rudi Darmawanto menanggapi hal tersebut berbeda. Ia merasa aneh jika memang anies dipaksakan untuk dipanggil ke KPK.

“Aneh dan genit mengkaitkan soal Gubernur Anies Baswedan dengan Pusaran kasus Tanah munjul, Jauh panggang dari Api Bos”, begitu komentar Rudy Darmawanto selaku Ketua Poros rawamangun yg juga Direktur AFC itu ketika diminta keteranganya via telepon

Menurutnya Anies hanya melakukan tugasnya sebagai gubernur. Ia tidak akan melakukan tindakan yang diluar tugasnya sebagai gubernur.

“Bahwa Anies Baswedan selaku gubernur menandatangani nota keuangan tahunan sebagai program dinas, BUMD Dan SKPD ya Itu memang tugasnya bersama-sama dan atas persetujuan DPRD. Soal kemudian secara teknis ada penyelenggaraan yang berakibat dan berimplikasi hukum ya itu menjadi tanggungjawab pelaksananya ya Dinas, BUMD dan atau SKPD. Mereka seharusnya yang bertanggungjawab. Contoh nya begini Presiden menandatangani Usulan Nota Keuangan dari lembaga Kementerian atas persetujuan DPR RI kemudian secara teknis ada penyelenggaraan yang salah atau terjadi tindak pidana Korupsi disalah satu Kementerian, apakah presiden juga dianggap melakukan kesalahan?. Apa bedanya kan sama karena Itu prosedural umum sesuai dengan ketentuan yang ada.” ujarnya

Ia juga mengatakan bahwa yang selama ini bermain di bidang pertanahan seharusnya KPK seharusnya sudah tau orangnya itu itu saja.

“Apalagi kalau ngomong soal Pengadaan tanah berarti anda termasuk orang Baru dijakarta,pelakunya kan semua org kenal Dan itu-itu Saja Sejak jaman dulu,Sekarang aja kena batunya.kalau lah mau Jujur Buat KPK Sangat mudah suruh buka aja record hasil rapat Banggar dprd dgn Istansi dinas atau SKPD Dari tahun itu Pasti terbuka semua”. tutupnya

Rudi yakin Anies Baswedan selaku mantan Aktivis akan taat hukum dan bila ternyata KPK membutuhkan keterangan dan penjelasan terhadap masalah tersebut Rudi berkeyakinan Anies Baswedan akan datang sebagai seorang Warga Negara yang baik dan Kapanpun dipanggil KPK.

Ia berpesan agar tidak usah aneh-aneh, genit dan nyinyir. Negeri ini masih butuh kerja nyata untuk masyarakat dan bangsa