Omnibus Law Inkonstitusional Bersyarat

Related

Ketua MPR Resmikan Sirkuit Nasional Zabaq Jambi

Jambi - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

Silaturahmi Perwakilan Angkatan Alumni SMA Diponegoro 1 Jakarta

Jakarta - Berawal dari komunikasi yang terjalin dari sesama...

Bambang Soesatyo Melepas Rally Motor Listrik Pertama di Indonesia

Bali - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan...

TRAVELOKA Kecewakan Customer, Customer Merugi

Jakarta - Traveloka yang merupakan sebuah layanan pemesanan tiket...

Share

- Advertisement -

Medan – Secara terminologi, Omnibus berasal dari bahasa latin berarti “untuk semua”, Law dalam bahasa Inggris artinya “Hukum”. Kemudian penguasa negeri ini merangkai kata tersebut dengan Onimbus Law maka kalau secara arti “untuk semua hukum” atau “hukum untuk semua” terserah. Omnibus Law juga disebut sebagai metode atau konsep jitu dalam menyatukan berbagai aturan hukum dalam satu Undang-undang aturan yang banyak dapat disederhanakan dalam satu UU.
 
Pemerintah mengimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lahir dari konsep Onimbus Law mengklaim lahirnya UU Cipta Kerja akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi memangkas birokrasi perizinan yang berbelit dan sebagainnya. Disatu sisi buruh merasa UU Cipta Kerja berdampak negatif terhadap hak-hak buruh pemerintah lebih menguntungkan pengusaha. Kendati banyak terjadi penolakan dari buruh dan masyarakat dengan melakukan aksi demontrasi agar UU Cipta Kerja tidak dikelurkan atau dibatalkan tidak didengar pemerintah. Rakyat berteriak tidak digubris pemerintah justeru berlindung dibalik hukum yang sering keluar dari mulut penguasa negeri ini bahwa Indonesia Negara hukum jika keberatan silahkan lakukan upaya hukum.
 
Rakyat kemudian menjawab dengan menguji UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Regiter Perkara Nomor: 91/ PUU-XVIII/ 2020 yang putusannya dibacakan pada tanggal 25 November 2021 pada pokoknya dengan amar:
–   Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
–   Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
–   Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;
–   Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dinyatakan berlaku kembali;
–   Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dst…
                                        
Disatu sisi MK nyatakan Omnimbus Law bertentangan dengan UUD 45, tetapi disi lain diberikan kesempatan untuk diperbaiki oleh Pemerintah selama perbaikan 2 tahun tetap berlaku seakan mengambil posisi aman bermain dikata-kata bertopengkan hukum, bukan  bermaksud merendahkan pribadional tapi sifat putusan tersebut putusan bencong tidak menunjukan sifat asli satu putusan yang mencerminkan kepastian hukum, jika punya nyali mestinya Omnimbus Law dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tidak berlaku lagi batal demi hukum bukan dibumbui lagi dengan kalimat “…tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat…dst” sehingga Omnimbus Law atau UU Cipta Kerja tetap diberlakukan jika demikian dimana letak kepastian hukum. Wallahuaklam…

Oleh: Ahcmad Sandry Nasution
Ketua Pos Bantuan Hukum Revolusioner Sumatera Utara (PBHRSU)
Medan, 26 November 2021

- Advertisement -