Rapat Pleno Cacat Hukum, Pengurus DPP KNPI Haris Pertama Suarakan Dukungan

Related

Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Oleh E-Warong

Pesawaran - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial...

Etika dan Budaya Politik Interpelasi, Menohok Muka Sendiri

Jakarta - Interpelasi mengenai Formula E yang sedang gencar-gencarnya...

PP HIMMAH Audiensi Dengan Kejagung, Bertekad Sinergi Tegakkan Hukum

Jakarta - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH)...

Gerak Indonesia : BEM SI Ada Yang Menunggangi

Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)...

Rakor Biro Organisasi Telah Resmi Dibuka, Ini Sambutan Gubernur Sultra

Kendari – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara...

Share

Jakarta – Sejak terjadinya rapat pleno yang diadakan di Hotel Ritz Carlton (6/3) , kegiatan tersebut menuai banyak kritikan. Menurut para pengurus DPP KNPI Haris Pertama, rapat tersebut dinilai cacat hukum.

Para pengurus DPP KNPI Haris Pertama menyuarakan dukungannya terhadap Ketum KNPI tersebut. Mereka mendukung agar Ketua KNPI bersikap tegas dengan memecat para anggota yang menurut mereka mencoba untuk melengserkan Haris sebagai Ketum KNPI.

Diketahui, rapat pleno yang dipimpin Wakil Ketua Umum KNPI Ahmad A Bahri itu memutuskan mencopot Haris Pertama dari jabatan ketum. Para pengurus DPP KNPI Haris Pertama bereaksi dan dengan lantang menyuarakan dukungan kepada Haris. Mereka menilai rapat pleno yang digelar di hotel mewah itu cacat prosedur. Sebab, surat undangan rapat pleno itu seharusnya dibuat sepengetahuan dan izin dari ketua umum. Kemudian, undangan rapat pleno itu harus dibuat oleh sekretariat organisasi.

Ketua Bidang Tenaga Kerja Asing dan Luar Negeri KNPI Sultoni menyatakan, tidak ada undangan disebar kepada pengurus. Dirinya pun tidak mendapatkan undangan itu. ”Ini jelas sebuah kejahatan organisasi. Seperti dagelan,” ketusnya ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (9/3). Sultoni menilai, pleno tersebut tidak sesuai dengan AD/ART KNPI, yang jelas menyatakan rapat pleno harus dihadiri oleh 50 persen plus satu anggota.

”Lagipula, rapat pleno itu seharusnya bicara tentang organisasi dan membahas berbagai persoalan yang dihadapi organisasi kepemudaan di daerah. Bukan untuk memasukkan agenda terselubung mengganti ketua umum. Tidak bisa itu,” tegasnya.

Dia mengatakan, besar peluang akan dilakukan pemecatan terhadap oknum yang menggelar rapat pleno abal-abal itu. Opsi pemectatan bisa mengemuka pada Rapat Pleno DPP KNPI, Rabu, 10 Maret 2021.

Amin Ngabalin, selaku Wakil Ketua Umum DPP KNPI, menyebut, oknum-oknum tersebut sudah melangkahi dan mengangkangi konstitusi organisasi. Dalam hal ini AD/ART. ”Pekerjaan dan niat yang baik harus diwujudkan dengan cara-cara baik dan bermartabat. Bukan dengan cara-cara seperti orang tidak berpendidikan dan tak beretika,” sindirnya.

Maka itu, dia menegaskan, bahwa sebagai pengurus, dirinya akan tetap mendukung dan berjuang bersama-sama dengan Haris Pertama sampai titik darah terakhir. Dirinya juga memprediksi, para oknum itu bakal dipecat dalam rapat pleno esok hari.

”Kita (pndukung Haris Pertama) juga pastikan membawa masalah ini ke jalur hukum, menunggu arahan dari Ketum,” imbuhnya. Amin juga memastikan, konsolidasi internal dan kerja-kerja organisasi lainnya tetap berjalan seperti biasa. Ketua DPP KNPI lainnya, Ferry Razali menyayangkan adanya peristiwa ”pengambil alihan kepemimpinan tanpa proses yang konstitusional. ”Ini tindakan yang tidak beradab,” cetusnya.