Kuasa Hukum PT NSHE : 3200 Hektar Lahan Yang Diklaim Lobu Sitompul Diduga Tidak Memiliki Jejak Alas Hak

Related

Ini Permintaan MAKI ke Presiden Jokowi

Medan - Dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja...

Berhasil Ungkap Perampokan Toko Emas, HIMMAH Sumut Apresiasi Kapolda Sumut

Medan - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW...

Terpilih Secara Aklamasi Kamaluddin Nazuli Siregar Resmi Pimpin HIMMAH Asahan 2021-2023

Asahan - Kamaluddin Nazuli Siregar terpilih secara aklamasi menjadi...

Penggiat Anti Korupsi : Proyek Tahun Jamak Ogan Ilir 2007-2010 Berpotensi Rugikan Negara 103 Miliar

Palembang - Pegiat Antikorupsi Sumatera Selatan, Feri Kurniawan menilai...

Share

Padangsidimpuan – Seluas 3200 Hektar lahan di lokasi PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) Tapanuli Selatan (Tapsel)  yang di klaim Perkumpulan Punguan Sitompul Sibange-bange Datu Manggiling se Indonesia, diduga dan sama sekali tidak memiliki jejak alas hak.

Hal itu diungkapkan Rinaldi, SH, Kuasa Hukum PT.NSHE Tapsel dari Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap dan Rekan usai mengikuti persidangan perkara perdata Lobu Sitompul selaku pihak penggugat dengan PT. SNHE selalu pihak tergugat I dengan agenda pemeriksaan saksi penggugat di PN Padangsidimpuan, Kamis (22/7/2021).

Sidang perkara perdata No Register  39/PDT.G/2020/PN.PSP, dipimpin Lucas Sahabat Duha SH MH bersama Hasnur Tambunan SH MH dan Rudi Rambe SH MH sebagai anggota Majelis Hakim dan Heri Chandra sebagai Panitera Pengganti menghadirkan tiga saksi penggugat, namun yang hadir memberikan kesaksian hanya dua orang yakni Marisi Tua Sitompul dan Kali Rosuli Sitompul.

“ Acara persidangan tadi berangendakan pemeriksaan saksi penggugat sebanyak tiga orang saksi, namun yang hadir memberikan kesaksian hanya dua orang saksi yakni Marisi Tua Sitompul dan Kali Rosuli Sitompul, “ ujar Rinaldi.

Rinaldi menyebutkan, terkait tuntutan pemberhentian aktifitas PT.SNHE di lahan yang disengketakan dan saat ini sedang tahap persidangan perdata di PN Padangsidimpuan, sama sekali tidak ada berkembang selama dalam persidangan.

” Jadi dalam persidangan tersebut tidak ada pihak penggugat dan tidak ada alasan penggugat untuk meminta agar aktifitas PT SNHE di hentikan, karena tidak ada hubungan hukum sama sekali antara PT. SNHE yang sudah beritikad baik sebagai pihak yang mau melaksanakan pembangunan PLTA Batangtoru, “ ucapnya.

Ia menerangkan, fakta yang terungkap dari pemeriksaan saksi di persidangan bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi maka fakta yang pertama adalah terhadap lahan proyek pelaksanaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru yang sudah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nya, yang hal itu tidak ada sama sekali bersinggungan dengan lahan yang di klaim oleh pihak penggugat dari Lobu Sitompul.

Fakta ke dua juga terungkap bahwa saksi penggugat tidak mengetahui apa dasar penggugat memiliki sertifikat klaim objek dari Lobu Sitompul, apakah pihak penggugat memiliki Serifikat Hak Milik (SHM) ataupun alas hak lainnya, hal itu sama sekali tidak di ketahui saksi penggugat.

“ Saksi sama sekali tidak mengetahui persis batas-batas areal yang di klaim, saksi juga tidak mengetahui terkait dasar-dasar 3200 Hektar lahan yang di klaim penggugat sebagai lahan Lobu Sitompul dan saksi juga menerangkan, bahwa apa yang disampaikan saksi penggugat di persidangan hanya berdasarkan penjelasan ataupun cerita dari orang lain, “ terang Rinaldi.

Ia menegaskan, bahwa benar saksi penggugat yang di hadirkan, mengetahui lahan yang di klaim pihak Lobu Sitompul hanya berdasarkan Surat Dinas Kehutanan. Sementara surat Kehutanan yang dijadikan dasar tersebut sudah direvisi, diklarifikasi dan diperbaiki oleh pihak Dinas Kehutanan dan telah dibuktikan di depan persidangan dalam perkara perdata tersebut dan itu sama sekali tidak di ketahui saksi penggugat.

Terkait dasar dan penerbitan surat kememilikan hak dari Drs. Zulfikar Siregar, gelar Baginda Bauni Hamonangan, itu juga sudah diperbaiki oleh Keulayatan atau Raja Luat Marancar dan saksi penggugat dalam keterangannya di depan persidangan juga tidak mengetahui hal itu.

“ Sampai saat ini, terkait dengan Legal Standing pihak penggugat yang mengaku sebagai keturunan Raja Sitompul Sibange-bange Datu Manggiling, sama sekali tidak ada diketahui para saksi penggugat, “ terangnya.

Ia menambahkan, terkait makam yang ada di dalam areal yang disengketakan, para saksi penggugat hanya mengetahui adanya tumpukan batu saja tanpa ada batu nisan dan tidak bisa menjelaskan siapa yang dimakamkan.  

Bahkan keberadaan makam yang di klaim sebagai makam keturunan keturunan Raja Sitompul Sibange-bange Datu Manggiling, ke dua saksi hanya mengetahui dan mendengar dari cerita orang lain, bahkan saksi Marisi Tua Sitompul mendengar cerita dari Agus Sitompul

Kemudian, dalam keterangan saksi penggugat Marisi Tua Sitompul dan Kali Rosuli Sitompul, saling bertentangan terkait keberadaan makam. Ada saksi yang mengatakan bahwa ada tumpukan batu saja yang mirip makam tanpa ada tanda berupa batu nisan dan tugu sebagai petunjuk dari keturunan Raja Sitompul Sibange-bange Datu Manggiling dan para saksi juga tidak bisa menerangkan bahwa makan tersebut adalah makam Raja Sitompul Sibange-bange Datu Manggiling atau keturunannya.

“ Bahkan ada saksi yang menyebutkan ada gundukan tanah mirip makam, namun saksi tidak bisa membuktikan dan memastikan apakah gundukan tanah yang ada di areal yang disengketakan adalah makam dan para saksi hanya mengetahui dari cerita-cerita saja, “ terang Rinaldi.

Intinya kata Rinaldi, sampai saat ini pihak penggugat sama sekali tidak bisa membuktikan dalil gugatannya terkait dengan pihak penggugat adalah keturunan dari keturunan Raja Sitompul Sibange-bange Datu Manggiling.

“ 3200 Hektar lahan yang di klaim Lobu Sitompul sama sekali tidak memiliki jejak alas hak dan pihak penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum atau alas hak terhadap lahan yang di klaim milik keturunan marga Sitompul, “ tegasnya.

Terpisah, Tito Pranoto selaku Pelaksana Harian (Plh) Direktur Komunikasi dan Sosial PT NSHE mengungkapkan, terkait sengketa lahan Lobu Sitompul antara Punguan Sitompul Sibange-bange Datu Manggiling se Indonesia dengan PT. NSHE yang sekarang masih bergulir di PN Padangsidimpuan, pihak PT NSHE tetap mendukung prosedur hukum yang sedang berjalan dan pihaknya tetap mematuhi segala peraturan pemerintah, termasuk dalam hal akuisisi lahan.

“ Kita selaku pihak tergugat dalam perkara perdata tersebut tetap mendukung prosedur hukum yang sedang berjalan dan pihaknya tetap mematuhi segala ketentuan dan peraturan pemerintah, termasuk dalam penyelesaian lahan, “ terang Tito.