GEMPAR Beberkan Hasil Audit BPKP Terhadap PD Migas

Related

300 Perusahaan di DKI Jakarta Masih Belum Mematuhi Saran Disnakertrans

Jakarta - Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat...

Resimen Mahasiswa Jayakarta Gelar Latihan Kepemimpinan Putri Nasional 2021

Jakarta - Untuk membekali ilmu dan wawasan tentang kepemimpinan...

Bamsoet Terima Kunjungan Pengurus Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus pendiri Majelis Ta'lim...

Bamsoet : Anggota MPR RI Harus Sosialisasikan Pentingnya PPHN

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan reformasi...

Share

- Advertisement -

Jakarta (23/09/2020) – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (GEMPAR) beberkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap proses penetapan foster Oil dan Energy sebagai perusahaan pendukung PD Migas Kota Bekasi dalam kerjasama operasi dengan PT. Pertamina EP Periode 2009-2019.

M. Ilham selaku Koordinator Pusat GEMPAR Menyampaikan “bahwa selama ini BUMD di Kota Bekasi yaitu PD MIGAS telah melakukan mall administrasi dan diduga timbul adanya Kolusi,Korupsi dan nepotisme terkait kerjasamanya dengan PT Pertamina EP sejak 2009 karena berdasarkan hasil audit investigasi BPKP banyak terjadi kejanggalan didalamnya”, ujarnya.


“Diantaranya yaitu, tidak ditemukan persetujuan DPRD Kota Bekasi , terkait dengan penandatangan nota Kesepahaman antara walikota Bekasi dengan Foster Oil & Energy Pte Ltd (FOE) selama proses kerjasamanya”, lanjutnya.

Dalam hasil audit BPKP juga disampaikan bahwa adanya penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup relevan dan kompeten.

Mengingat bahwa banyaknya terjadi kejanggalan terhadap kerjasama antara penetapan FOE sebagai perusahaan pendukung PD Migas Kota Bekasi,

Maka, tentunya kami akan mengawal proses tersebut dan meminta agar proses kerjasamanya dihentikan Karena PD Migas Kota Bekasi dalam kerjasma operasi (KSO) tidak sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh direktur Hulu PT pertamina dengan Nomor 241/D00000/2010-SO tentang rencana kerjasama operasional.


Koordinator Gempar juga menyampaikan bahwa hasil audit BPKP tersebut akan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kemudian diperiksa oleh KPK terhadap jajaran direksi pemerintah kota Bekasi.

- Advertisement -